Badan Pengawas KPK buka potensi kebocoran informasi penyadapan

Merdeka.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua keberatan adanya pembentukan Badan Pengawas KPK. Hal ini lantaran berpengaruh dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

"Tapi kalau penyadapan dilakukan dengan izin Badan Pengawas, memang ada potensi kebocoran informasi," kata Abdullah, Selasa (2/2).

Terlebih lagi jika pembentukan Badan Pengawas dibentuk oleh pemerintah bukan melalui Panitia Seleksi (Pansel). Hal ini, menurutnya, akan memengaruhi penindakan KPK baik dalam kegiatan penyadapan maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan).

"Dengan anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Presiden, maka kemungkinan anggota DPR dapat memperoleh informasi dari anggota Badan Pengawas sehingga bisa terjadi penghilangan alat bukti yang akibatnya anggota DPR terkait dapat lolos dari penjaringan KPK," imbuhnya.

Namun begitu bukan berarti Abdullah antipati adanya Badan Pengawas KPK. Hanya saja dia menilai perekrutan Badan Pengawas berasal dari internal KPK.

"Mengapa KPK tidak bisa mengangkat penyidik sendiri? Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang KUHAP, KPK berwenang mengangkat penyidiknya sendiri," pungkasnya.