Atasi Kekurangan Rumah Jakarta, Hunian Vertikal Jadi Solusi Utama Menurut DPRD DKI

Ibu kota Jakarta masih menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi warganya. Data terbaru menunjukkan adanya defisit perumahan yang cukup besar di tengah pertumbuhan populasi yang terus meningkat.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menegaskan bahwa hunian vertikal menjadi jawaban krusial untuk mengatasi masalah ini. Solusi ini dianggap paling realistis mengingat keterbatasan lahan yang semakin mendesak di wilayah perkotaan.

Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Minggu (07/12), menyoroti urgensi Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah konkret. Upaya mewujudkan hunian layak bagi seluruh penduduk menjadi prioritas utama yang harus segera diimplementasikan.

Kekurangan rumah Jakarta menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data Surveai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta memiliki backlog perumahan yang sangat besar.

Angka defisit tersebut mencapai 1,38 juta unit, sebuah jumlah yang mengindikasikan bahwa jutaan warga Jakarta belum memiliki tempat tinggal yang layak. Situasi ini tentu menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang perlu segera diatasi.

Bun Joi Phiau menekankan bahwa data ini menjadi dasar kuat untuk merancang kebijakan perumahan yang lebih efektif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjadikan penyediaan hunian sebagai agenda utama pembangunan kota.

Mengingat keterbatasan lahan yang menjadi ciri khas kota metropolitan seperti Jakarta, pembangunan hunian vertikal menjadi keniscayaan. Konsep ini memungkinkan penampungan lebih banyak penduduk dalam area yang terbatas.

Bun Joi menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya efisien dalam penggunaan lahan, tetapi juga dapat menciptakan komunitas yang terintegrasi. Pengembangan hunian vertikal juga dapat mendukung konsep kota yang lebih padat dan berkelanjutan.

Salah satu wacana inovatif yang diusulkan adalah Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) atau menggabungkan tanah-tanah milik warga. Melalui KTV, tanah di kawasan padat penduduk disatukan untuk membangun kompleks hunian vertikal bersama.

Model ini memungkinkan warga yang sebelumnya tinggal di lahan sempit dan tidak layak untuk mendapatkan hunian yang lebih baik. Selain itu, KTV juga berpotensi menampung warga lain yang membutuhkan tempat tinggal di area tersebut.

Selain masalah ketersediaan, isu hunian layak juga menjadi sorotan utama di Jakarta. Banyak warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, terutama di daerah padat penduduk.

Bun Joi Phiau mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini, terutama terkait anggaran pemerintah. "Pada dasarnya, Pemprov DKI harus bisa mewujudkan hunian layak bagi warganya," ujarnya.

Namun, ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta bahkan tidak memiliki anggaran yang memadai untuk program bedah rumah. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah perlu mencari solusi finansial dan kebijakan yang inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Kolaborasi dengan pihak swasta atau program bantuan dari pemerintah pusat dapat menjadi alternatif yang menjanjikan.

Sumber: AntaraNews