Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

APBD mepet, bidan PTT di Flores Timur cuma diupah Rp 1 juta

APBD mepet, bidan PTT di Flores Timur cuma diupah Rp 1 juta Demo Bidan PTT. ©2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat adalah kewajiban mesti dipenuhi dan diatur dalam undang-undang. Begitu juga dengan kesejahteraan tenaga medis buat melayani masyarakat harus sesuai ketentuan.

Namun kenyataan berbanding terbalik di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bidan dengan status pegawai tidak tetap harus menelan pil pahit lantaran diupah pas-pasan saban bulan, yakni hanya Rp 1,1 juta.

Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Yoseph Lagadoni Herin mengakui fakta itu. Dia mengatakan, pemerintahnya tidak sanggup membayar gaji bidan berstatus pegawai tidak tetap sesuai standar ditentukan pemerintah pusat selama ini karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mereka sangat mepet. Dia pun membuka kenyataan itu di muka sebelum para bidan bekerja.

"Pemerintah daerah akan menerima mereka dengan status sebagai tenaga kontrak, dan mereka juga harus bersedia untuk digaji sesuai dengan upah minimum provinsi NTT sebesar Rp 1,1 juta per bulan," kata Yoseph Lagadoni Herin di Larantuka, seperti dilansir dari Antara, Kamis (16/3).

Yoseph mengatakan hal itu setelah para bidan PTT di daerahnya mengadu soal kontrak mereka yang tidak jelas dari pemerintah pusat. Dia mengatakan karena itulah para bidan berharap Pemkab Flores Timur dapat membantu mengatasi persoalan gaji mereka.

"Memang betul ada bidan PTT mengadu soal kontrak mereka yang tidak jelas dari pusat, dan kami sampaikan, kalau mau jadi bidan PTT dengan gaji seperti dari pusat, uang daerah tidak mampu. Tapi kalau mau jadi tenaga kontrak dengan gaji Rp 1,1 juta, pemerintah daerah bisa bayar," lanjut Yoseph.

Yoseph melanjutkan, jika Pemerintah Provinsi NTT mewacanakan mengalokasikan dana bagi bidan PTT daerah maka harus dibayar melalui APBD I NTT. Tetapi kalau harus dibayar melalui APBD II maka anggarannya tidak memadai.

"Kalau bidan PTT kita tak bisa bayar dengan standar gaji dari pusat. Kita harus menyesuaikan dengan keuangan daerah," sambung Yosni.

Yosni menambahkan, keberadaan bidan PTT dibiayai Kementerian Kesehatan RI di Kabupaten Flores Timur sangat membantu pelayanan kesehatan di daerah, terutama di desa-desa. Mengenai jumlah sumber daya manusia tenaga kesehatan di daerahnya, Yosni mengaku mencukupi, tapi keberadaan mereka tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena terbentur dana buat menggaji mereka saban bulan.

"Apabila bidan PTT yang dibiayai oleh pusat disetop keberadaannya, hal itu tentu akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di daerah," tutup Yoseph.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Pembuat Patung Soekarno Tolak Dibayar Rp100 Juta oleh Dedi Mulyadi, Ini Alasannya
Pembuat Patung Soekarno Tolak Dibayar Rp100 Juta oleh Dedi Mulyadi, Ini Alasannya

Seorang pembuat patung asal Cimahi memberikan patung gratis kepada Dedi Mulyadi, saat diberi uang Rp100 juta, pematung itu menolak.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Briptu FA Ditahan Propam Polrestabes Surabaya, Diduga Tipu Wanita yang Dikenal Lewat Medsos
Briptu FA Ditahan Propam Polrestabes Surabaya, Diduga Tipu Wanita yang Dikenal Lewat Medsos

Tipu Wanita Kenalan di Medsos, Briptu FA Dijebloskan ke Tahanan Propam Polrestabes Surabaya

Baca Selengkapnya
Pemda dan Petani Aceh Sambut Gembira serta Terima Kasih Atas Tambahan Alokasi Pupuk Subsidi
Pemda dan Petani Aceh Sambut Gembira serta Terima Kasih Atas Tambahan Alokasi Pupuk Subsidi

Pemda dan Petani menyambut gembira karena memasuki musim tanam tahun ini tak perlu khawatir lagi soal ketersediaan pupuk.

Baca Selengkapnya
Harga Beras Melonjak Tajam, Daya Beli Petani Jadi Lebih Baik?
Harga Beras Melonjak Tajam, Daya Beli Petani Jadi Lebih Baik?

Pada Desember 2023, NTP Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan tertinggi mencapai 2,22 persen dibandingkan NTP provinsi lainnya.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 Tembus 95,4 Persen, Ini Rinciannya
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 Tembus 95,4 Persen, Ini Rinciannya

Bea Cukai menopang postur APBN sepanjang tahun 2023

Baca Selengkapnya
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal

Baca Selengkapnya
Anies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar
Anies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar

Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya