APBD mepet, bidan PTT di Flores Timur cuma diupah Rp 1 juta

Merdeka.com - Jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat adalah kewajiban mesti dipenuhi dan diatur dalam undang-undang. Begitu juga dengan kesejahteraan tenaga medis buat melayani masyarakat harus sesuai ketentuan.

Namun kenyataan berbanding terbalik di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bidan dengan status pegawai tidak tetap harus menelan pil pahit lantaran diupah pas-pasan saban bulan, yakni hanya Rp 1,1 juta.

Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Yoseph Lagadoni Herin mengakui fakta itu. Dia mengatakan, pemerintahnya tidak sanggup membayar gaji bidan berstatus pegawai tidak tetap sesuai standar ditentukan pemerintah pusat selama ini karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mereka sangat mepet. Dia pun membuka kenyataan itu di muka sebelum para bidan bekerja.

"Pemerintah daerah akan menerima mereka dengan status sebagai tenaga kontrak, dan mereka juga harus bersedia untuk digaji sesuai dengan upah minimum provinsi NTT sebesar Rp 1,1 juta per bulan," kata Yoseph Lagadoni Herin di Larantuka, seperti dilansir dari Antara, Kamis (16/3).

Yoseph mengatakan hal itu setelah para bidan PTT di daerahnya mengadu soal kontrak mereka yang tidak jelas dari pemerintah pusat. Dia mengatakan karena itulah para bidan berharap Pemkab Flores Timur dapat membantu mengatasi persoalan gaji mereka.

"Memang betul ada bidan PTT mengadu soal kontrak mereka yang tidak jelas dari pusat, dan kami sampaikan, kalau mau jadi bidan PTT dengan gaji seperti dari pusat, uang daerah tidak mampu. Tapi kalau mau jadi tenaga kontrak dengan gaji Rp 1,1 juta, pemerintah daerah bisa bayar," lanjut Yoseph.

Yoseph melanjutkan, jika Pemerintah Provinsi NTT mewacanakan mengalokasikan dana bagi bidan PTT daerah maka harus dibayar melalui APBD I NTT. Tetapi kalau harus dibayar melalui APBD II maka anggarannya tidak memadai.

"Kalau bidan PTT kita tak bisa bayar dengan standar gaji dari pusat. Kita harus menyesuaikan dengan keuangan daerah," sambung Yosni.

Yosni menambahkan, keberadaan bidan PTT dibiayai Kementerian Kesehatan RI di Kabupaten Flores Timur sangat membantu pelayanan kesehatan di daerah, terutama di desa-desa. Mengenai jumlah sumber daya manusia tenaga kesehatan di daerahnya, Yosni mengaku mencukupi, tapi keberadaan mereka tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena terbentur dana buat menggaji mereka saban bulan.

"Apabila bidan PTT yang dibiayai oleh pusat disetop keberadaannya, hal itu tentu akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di daerah," tutup Yoseph. (mdk/ary)