AOE 2025 Dorong Kemandirian Fiskal Daerah: Fakta 493 dari 546 Wilayah Masih Bergantung Pusat

Apkasi Autonomy Expo (AOE) 2025 telah resmi diluncurkan pada 28 Agustus di ICE BSD, Tangerang, Banten, dengan mengusung tema Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Pengadaan. Acara ini bukan sekadar pameran, melainkan sebuah seruan nasional untuk mendorong kemandirian fiskal daerah di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung meresmikan pameran ini, menekankan pentingnya pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Hal ini harus diiringi dengan inovasi dan peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Slogan pameran, "Produk Lokal Mendunia", merefleksikan ambisi besar untuk mentransformasi ekonomi regional. Tujuannya adalah mendorong daerah dari ketergantungan menuju kemandirian, serta memperluas jangkauan pasar dari lokal hingga global.

Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya efisiensi pemerintah tidak boleh diartikan sebagai pemotongan anggaran. Ia menyatakan bahwa transfer dana, baik langsung maupun tidak langsung, akan terus berlanjut karena sangat penting untuk menjaga kesejahteraan publik di daerah.

Pernyataan presiden ini sekaligus mendesak para pemimpin daerah untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan melindungi hak-hak warga. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa sumber daya negara harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun Indonesia telah menerapkan desentralisasi selama bertahun-tahun, sebagian besar daerah masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian keuangan. Dari 546 provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, sebanyak 493 di antaranya masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Rencana pengurangan transfer dana sebesar 25% yang akan dimulai pada tahun 2026 diperkirakan akan semakin menguji kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini menempatkan AOE 2025 sebagai platform krusial untuk menawarkan solusi potensial bagi kemandirian fiskal daerah.

Strategi Diversifikasi Pendapatan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong kepala daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka. Strategi yang disarankan meliputi kemitraan publik-swasta, pengembangan badan usaha milik daerah, serta partisipasi dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Tito menekankan bahwa kemandirian fiskal bukan hanya tentang anggaran, melainkan bagaimana ide dan kreativitas lokal dapat diwujudkan menjadi sumber daya ekonomi yang nyata. Pendekatan ini diharapkan inklusif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengamini pesan tersebut dengan menyatakan bahwa kearifan lokal harus menjadi fondasi bagi ekonomi regional yang mampu bersaing secara global. Ia menggambarkan AOE 2025 sebagai platform vital bagi kabupaten untuk menarik investasi dan mempromosikan produk mereka di kancah internasional.

Menurut Zarnubi, kekuatan ekonomi Indonesia berakar pada potensi daerah-daerah yang kemudian diorientasikan menuju pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah adalah kunci untuk memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.

Inovasi dan Tata Kelola Keuangan

AOE 2025 berhasil mempertemukan lebih dari 150 pemerintah daerah, kementerian, investor, pelaku usaha kecil, akademisi, dan diplomat asing. Acara ini menciptakan peluang praktis untuk membangun jaringan, memperluas pasar, dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

Pameran dilengkapi dengan peragaan busana, pertunjukan budaya, forum bisnis, dan lokakarya pengadaan, semuanya bertujuan untuk mendorong kerja sama dan berbagi pembelajaran antar pemangku kepentingan. Jika AOE adalah panggungnya, reformasi fiskal adalah naskahnya.

Beberapa daerah memamerkan strategi inovatif untuk memperkuat keuangan lokal, seperti memperbarui basis data wajib pajak, mendigitalisasi sistem pendapatan, dan merestrukturisasi basis pajak. Semua ini dilakukan sambil meminimalkan beban bagi penduduk.

Upaya untuk mengoptimalkan aset publik, memodernisasi sistem parkir, dan menerapkan perangkat digital mulai membuahkan hasil dalam meningkatkan kesehatan fiskal daerah. Peningkatan kesadaran akan pentingnya data akurat juga mendorong pemerintah daerah untuk memodernisasi administrasi pajak.

Sebuah studi kasus dari Kabupaten Mojokerto mengidentifikasi enam strategi utama untuk kemandirian fiskal:

• Penguatan sumber daya manusia di kantor pajak.
• Peningkatan data wajib pajak melalui sistem terintegrasi.
• Penagihan tunggakan dengan dukungan bank dan jaksa.
• Pembimbingan wajib pajak.
• Penetapan target realistis berdasarkan potensi lokal.
• Peningkatan pemantauan administrasi dan lapangan.

Model-model ini menunjukkan bagaimana perpaduan teknologi, personel yang cakap, dan reformasi tata kelola dapat mendorong kemandirian fiskal.

Budaya sebagai Kekuatan Ekonomi

Selain aspek ekonomi, AOE 2025 juga menegaskan kekuatan identitas regional. Produk lokal lebih dari sekadar komoditas; mereka mencerminkan warisan, budaya, dan cerita yang dapat beresonansi di pasar global.

Busana tradisional ditata ulang dengan sentuhan kontemporer, sementara kuliner daerah diadaptasi sesuai selera modern. Usaha kecil dipersiapkan untuk melayani basis pelanggan internasional tanpa kehilangan akar budaya mereka.

Dihadapkan pada pengurangan transfer dana pusat, pemerintah daerah didorong untuk beradaptasi. Tantangan ini sekaligus menjadi titik balik yang dapat mengarah pada otonomi yang lebih besar jika dihadapi dengan inovasi dan tanggung jawab konstitusional.

Para pemimpin yang tetap membumi pada realitas komunitas mereka akan lebih siap untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berdampak. Dengan pendapatan lokal yang tumbuh dan dikelola secara bijaksana, layanan publik akan meningkat, infrastruktur meluas, dan standar hidup naik tanpa terlalu bergantung pada Jakarta.

AOE 2025 lebih dari sekadar pameran dagang. Ini berfungsi sebagai ajang uji coba transformasi—dari ketergantungan menuju kemandirian, dan dari aspirasi menuju pelaksanaan—sambil tetap menghormati identitas budaya. Bagi para pemimpin lokal, pesannya jelas: strategi fiskal harus cerdas, digerakkan oleh komunitas, dan adil. Jika diikuti dengan konsistensi dan visi, upaya-upaya ini dapat memposisikan daerah-daerah di Indonesia sebagai fondasi ekonomi nasional yang kuat dan dihormati secara global.

Sumber: AntaraNews