Anggaran Dialihkan untuk Covid, Proyek Infrastruktur di Jabar Dihentikan dan Ditunda

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghentikan 11 proyek infrastruktur senilai sekira Rp140 miliar. Anggaran itu segera dialihkan untuk subsidi obat dan suplemen bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengakui keputusan itu akan berdampak pada ekonomi. Hanya saja, saat ini urgensi masalah penanganan kesehatan dianggap lebih penting. Terlebih lagi, kebijakan PPKM darurat segera diberlakukan pada 3-20 Juli 2021 mendatang.

“Sebelum idul fitri, kita berhasil mengendalikan kasus Covid-19 dengan PPKM mikro, semua berjalan sesuai rencana. Kemudian ada dinamika kemarin (peningkatan kasus dan keterisian rumah sakit), saya minta data jika ada proyek (Pemprov Jabar) yang belum dilelang atau bisa ditunda sampai tahun depan atau proyek yang bisa dikurangi volumenya,” katanya di Bandung, Kamis (1/7).

“Ada sekitar Rp 140 miliar bisa kita hentikan (dari proyek infrastruktur). Itu akan mendampaki ekonomi. Dalam situasi ini ada urgensi yang lebih utama. Ada dokter, perawat tenaga kesehatan. Juga banyak curhatan di medsos isolasi mandiri kebingungan kesulitan biaya. Sehingga saya putuskan 11 proyek dihentikan, urgensi keselamatan rakyat yang utama,” tambah Emil.

Anggaran dari pemberhentian 11 proyek infrastruktur tersebut segera dialihkan untuk bantuan obat beserta suplemen bagi pasien Covid-19, khususnya yang menjalani isolasi mandiri.

“Akan kami geser dana Rp 140 miliar untuk diperbantukan kepada kedaruratan covid, menyubsidi gratis obat-obatan pasien covid yang isoman. Sistem pelaporan akan dibuka di pikobar,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek infrastruktur yang dikurangi nilainya sebanyak tiga proyek dengan nilai pengurangan sebesar Rp 20,5 miliar. Sedangkan yang dibatalkan sebanyak 11 proyek dengan nilai sebesar Rp 124,4M, total Rp 144,9 miliar. Di antara jenis infrastruktur yang ditunda adalah Creative Center, Pusat Budaya, Destinasi Pariwisata, Alun-Alun, Jalan (Peningkatan).

Ridwan Kamil menegaskan ketersediaan oksigen untuk kesehatan di Jabar masih aman. Hanya saja perlu perbaikan neraca distribusi untuk tiap daerah. Ia sudah menugaskan BUMD Jasa Sarana untuk mengatur suplai oksigen di seluruh rumah sakit di Jabar.

Disinggung mengenai bantuan sosial di masa PPKM darurat, Ridwan Kamil menyebut bantuan tunai dan non tunai akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyampaikan data warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Datanya sudah dikirimkan ke Kementerian Sosial sehingga pada 3 juli mereka yang kelompok menengah bawah yang sangat urgensi kedaruratan ekonominya akan diberikan bansos. Distribusi dari Kementerian Sosial,” pungkasnya.