Follow
Amnesty International Nilai Seharusnya Jokowi Tolak RKUHP Sejak Awal
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda. Salah satu pegiat HAM, yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyambut baik putusan tersebut. Meskipun, dinilainya terlalu lama.
"Ya tentu saja kami lega karena mau menunda RKUHP itu. Tapi sebenarnya, itu harus dilakukan sejak awal. Karena terlalu banyak energi yang kami (masyarakat sipil) habiskan untuk memikirkan, mengkritisi masalah-masalah yang krusial dalam rancangan Revisi KUHP," kata Usman kepada Liputan6.com, Jumat (20/9).
"Harusnya energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan masalah yang jauh lebih serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan di tempat lain," lanjut dia.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Kenapa hutan di Klaten terbakar? AR berusaha melepas kail namun gagal. Ia pun kemudian membakar alang-alang di sekitar kail yang tersangkut agar kail mudah diambil. Namun pelaku lupa mematikan api sehingga api menyebar cepat dan menyebabkan hutan terbakar.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Kenapa potensi kebakaran meningkat di Kudus? “Kasus kebakaran belum lama terjadi di Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kudus, yang diduga karena konsleting listrik. Untuk itu patut jadi kewaspadaan bersama karena sudah masuk musim kemarau,“ kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kudus, Manaji, dikutip dari ANTARA pada Kamis (6/7).
Dia menuturkan, proses pengambilan keputusan seperti ini, tidak boleh diulang. Dan harus dipikirkan baik-baik.
"Engak boleh jadi kebiasaan. Begitu pula revisi RUU KUHP harus ditolak, tidak boleh ditandatangani, sebaiknya dibatalkan. Tidak ditandatangani," ungkap Usman.
Dia pun memberi contoh, bagaimana almarhum Presiden ketiga RI BJ Habibie, berani tak menandatangani RUU Keamanan dan Keselamatan Negara, dan juga Penanggulangan Keadaan Bangsa.
"Dan akhirnya tidak bisa diberlakukan. Harusnya seperti itu," jelas Usman.
Dia menuturkan, jika substansi revisi seperti hari ini, masih kata dia, maka wajib Presiden untuk periode ke depannya menolaknya. Semua harus ada perombakan besar-besaran.
"Ingat, para perumus RUU KUHP saat itu, ingin melakukan semacam dekolonisasi. Artinya menghapuskan warisan hukum yang sebenarnya digunakan kolonial Belanda untuk mengontrol dan menundukan bangsa Indonesia. Dan kalau napasnya seperti itu, itu bukan sebuah kemajuan akhirnya, tapi sebuah kemunduran besar menuju rekolonialisasi," kritiknya.
"Artinya watak undang-undang yang kolonialisme itu harus dihapuskan terlebih dahulu di dalam RUU KUHP, baru kemudian kita duduk kembali, membahasnya dengan kepala yang dingin," tambahnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikannya ke DPR, soal penundaan ini.
"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RKUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," ujar Jokowi.
Jokowi pun berharap agar DPR memiliki sikap yang sama. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar Menkumham menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan revisi KUHP.
"Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RKUHP," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menangani kabut asap.
Baca Selengkapnya
"Jangan sampai hal kecil seperti karhutla menyebar ke negara tetangga membuat harga diri bangsa jatuh,"
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku kehadirannya dalam masalah ini karena menyangkut banyak hal dalam perekonomian.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kurangnya pohon dan banyaknya kendaraan di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengakui adanya tekanan dari sektor energi khususnya tambang
Baca Selengkapnya
Mitigasi perubahan iklim melalui transisi energi tak akan bisa tercapai jika negara dunia didorong dalam konteks ekonomi.
Baca Selengkapnya
Upaya memitigasi dampak perubahan iklim yang dilakukan akan sia-sia tanpa adanya dukungan investasi maupun pendanaan murah dari negara-negara maju.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan perubahan iklim menjadi masalah pemerintah di seluruh dunia.
Baca Selengkapnya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca Selengkapnya
Kebakaran di kawasan Gunung Arjuno berlangsung sejak Sabtu (26/8). Ini potret terbarunya.
Baca Selengkapnya
Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber.
Baca Selengkapnya
Jakarta sempat menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir.
Baca Selengkapnya