Alasan PB XIV Purboyo Tak Hadir di Peresmian Panggung Sanggabuwana, Singgung Keterlibatan Menteri Kebudayaan

Kubu Paku Buwono XIV Purboyo memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya pada acara peresmian Panggung Sanggabuwana dan Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa, (16/12) malam.

Dalam siaran pers yang dikirim ke media, Juru Bicara PB XIV Purboyo, KPA Singonagoro menyampaikan alasan ketidakhadiran putra bungsu PB XIII.

"Secara pribadi dan kelembagaan, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, atas perhatian dan upaya pelestarian terhadap bangunan serta aset budaya Karaton. Upaya tersebut pada prinsipnya sejalan dengan semangat menjaga dan merawat warisan budaya adiluhung," ujar Purboyo melalui KPA Singonagoro.

Namun demikian, pihaknya menyayangkan proses pelaksanaan acara yang bersifat sakral tersebut tidak melalui mekanisme dan komunikasi yang baik. Khususnya terkait proses awal komunikasi serta izin kepada mendiang SISKS Pakoe Boewono XIII, yang merupakan bagian penting dari tatanan adat dan sejarah Kwraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

"Sekali lagi kami menegaskan bahwa pihak keraton sangat terbuka untuk berkomunikasi dan berdialog. Kami berharap Bapak Menteri Kebudayaan dapat menjalin komunikasi secara langsung dengan pihak kami, sebagaimana komunikasi yang juga dilakukan dengan pihak lainnya. Komunikasi yang setara dan terbuka merupakan kunci dalam menjaga harmoni serta marwah keraton," ungkapnya.

Keterlibatan Pihak Keraton

Pada prinsipnya, lanjut Singonagoro, apabila sejak awal pihak keraton dilibatkan, tentu akan mendukung penuh dan terlibat secara langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan. Faktanya, lanjut dia, pada pelaksanaan acara peresmian tersebut, pihak keraton tetap menunjukkan itikad baik dan kontribusi nyata.

"Di antaranya, GKR Panembahan Timoer turut menyiapkan ruang untuk berganti busana Bapak Menteri, serta GKR Devi selaku Pengageng Museum Pariwisata yang secara langsung memfasilitasi, menunggu para pekerja revitalisasi, sekaligus memastikan keamanan dan kelancaran kunjungan Menteri Kebudayaan Fadli Zon selama berada di Karaton," tukasnya.

Meski demikian, pihaknya mencatat adanya sejumlah kejanggalan. Pada saat kegiatan berlangsung, pihak keraton mempertanyakan kejelasan status acara, apakah merupakan agenda Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X atau Kementerian Kebudayaan.

"Permintaan kami terkait rundown acara serta daftar undangan dan jumlah peserta tidak pernah diberikan. Bahkan justru diarahkan kepada mantan Maha Menteri Gusti Tedjowulan," katanya.

Menteri Kebudayaan Dinilai Tak Netral

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, hingga saat ini pihaknya masih menduga bahwa keberadaan Menteri Kebudayaan dalam posisi ini belum sepenuhnya bersikap netral. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pembentukan Tim 5 yang dilakukan secara sepihak, serta tidak adanya penghormatan terhadap adat dan simbol tertinggi Karaton Surakarta, yakni Sri Susuhunan Pakoe Boewono XIII.

"Hal ini tercermin dalam sebuah surat yang dikeluarkan oleh Gusti Tedjowulan, di mana posisi Sinuhun justru ditempatkan pada urutan kedua setelah Gusti Tedjowulan. Ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan tata adat, hierarki simbolik, serta nilai luhur Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat," ucapnya.

"Kami berharap ke depan, seluruh pihak dapat lebih menghormati adat, struktur, dan marwah keraton, serta menjunjung tinggi prinsip komunikasi yang berkeadaban demi pelestarian budaya yang bermartabat dan berkeadilan," pungkasnya dia.