Alasan Gubernur dan Wagub Aceh Dilantik Besok, Tidak Bersama Ratusan Kepala Daerah lainnya

Pelantikan ratusan kepala daerah dari gubernur, wali kota dan bupati akan digelar serentak pada 20 Februari mendatang di Jakarta.

Oleh Alfath Asmunda - Reporter

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh), akan dilantik besok, Rabu 12 Februari 2025 mendatang.

Gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 itu bakal dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara (Jubir) Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man mengatakan pelantikan itu digelar dalam rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Keputusannya sudah final, pelantikan Mualem-Dek Fadh dilakukan pada Rabu 12 Februari 2025," katanya kepada wartawan, Senin (10/2).

Ampon Man memastikan Mualem-Dek Fadh telah siap mengikuti prosesi pelantikan tersebut.

Mendagri Tito Karnavian telah melayangkan surat ke Presiden Prabowo ihwal pelantikan Mualem-Dek Fadh bertarikh 8 Februari 2025.

Surat nomor 100.2.1.3.581/SJ itu berisi perihal permohonan izin pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024 untuk masa jabatan 2025-2030.

Dalam suratnya, Tito mengatakan permintaan pelantikan pada tanggal 12 Februari 2025 datang langsung dari pimpinan DPR Aceh dan Gubernur terpilih.

Menurut Tito, pelantikan kepala daerah di Aceh tidak dapat dilakukan secara serentak pada 20 Februari 2025 di Ibukota Negara Jakarta, sebagaimana daerah lain.

Pasalnya, Aceh punya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang bersifat Lex Specialis.

Tito menjelaskan jika pelantikan Mualem-Dek Fadh dilakukan pada 12 Februari, ini memungkinkan semua kepala daerah dan wakil kepala daerah di Aceh mengikuti orientasi kepemimpinan atau retreat di Akademi Militer Magelang. Retreat itu disebut berlangsung pada 22 sampai 28 Februari mendatang.

"Pelantikan di tanggal 12 Februari dapat memberi cukup waktu bagi gubernur untuk melantik bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di masing-masing daerah di Aceh," ujarnya.

"Namun demikian apabila Bapak Presiden berpendapat lain, kami siap untuk melaksanakan," pungkas Tito dalam suratnya.