Ada Indikasi Jual Beli Kursi pada PPDB Banten, Mahasiswa Desak Pembentukan Tim Investigasi

Karena adanya temuan itu, Apudin menilai potret pendidikan di Banten masih bobrok. "Ini jelas, ini pendidikan moral yang buruk bagi Provinsi Banten, itu cuma satu sampel pak. Maka Provinsi Banten wajar punya korupsi banyak, punya pungli banyak karena kita dididik secara tidak bermoral di sekolah kita sendiri. Artinya kita jangan bungkam," katanya. Mahasiswa menuntut Pemprov Banten untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2023. Mereka juga meminta agar kinerja Dindik diawasi. Dan mendesak Pj Gubernur Banten membuat tim khusus investigasi yang berintegritas dan profesional terkait PPDB 2023. Terakhir, mereka juga mendesak Kadis Dindik Provinsi Banten dicopot.

Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi mengatakan, khususnya pada tingkat SMA pungli dan jual beli kursi berpotensi terjadi di beberapa sekolah. "Adapun besaran dana antara Rp5juta-Rp8 juta rupiah diminta dari orang tua untuk dapat memasukkan peserta didik ke sekolah negeri yang dituju," katanya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com. Fadli mengatakan, pihaknya menekankan kepada pelaksana PPDB untuk tidak terlibat dan konsisten pada pakta integritas yang telah ditandatangani, agar tidak ada siswa yang diterima lagi di luar proses PPDB yang diselenggarakan. Orang tua calon siswa diimbau agar berhati-hati terhadap oknum-oknum yang menjanjikan bantuan untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri. "Jika menemukan ada hal tersebut sedari awal dapat dilaporkan kepada pihak berwajib," imbaunya.