57 Pemda Betot Penghargaan dari Kemendagri, Insentif Rp1 Triliun Disiapkan untuk Daerah Berprestasi Mulai 2026

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.

Apresiasi ini diberikan oleh Kemendagri dengan menggandeng Tempo Media Group. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian kompetisi antarpemerintah daerah penting sebagai pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya merasa bergembira pada malam ini karena kembali kita melaksanakan kegiatan pemberian reward kepada pemerintah daerah. Memang ini program sudah berapa tahun, ini dilaksanakan bersama dengan Tempo,” kata Tito dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Pemda pemenang dinilai berdasarkan tujuh sektor prioritas, dengan rincian Tata Kelola, Penanggulangan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Perbaikan Akses Layanan Pendidikan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perbaikan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Pertumbuhan Ekonomi.

“Kategori yang dipertandingkan adalah kategori yang memang menjadi domain utama pekerjaan kepala daerah,” ucapnya.

Tito menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi alat untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dan memperkuat kepercayaan publik kepada Pemda.

“Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekarang dipilih oleh rakyat. Tentu kita juga ingin mendorong, memotivasi rekan-rekanKepala Daerah untuk bisa memenuhi harapan rakyat itu,” kata Tito.

Tito menyebut, penghargaan tahun ini didesain lebih ketat dan terstruktur agar kualitas penilaian semakin objektif. Sehingga, ia mengapresiasi daerah yang terpilih.

“Provinsi itu bertanding melawan 38 provinsi totalnya. Bagi yang menang tingkat kota bapak dan ibu-ibu bertanding melawan 98 kota lainnya. Dan kemudian untuk tingkat kabupaten lebih berat lagi, ada 416 kabupaten yang bertanding,” jelas Tito.

Ia menambahkan bahwa metode penilaian tahun ini m dianggap paling adil karena menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing.

“Cukup fair membaginya yaitu kapasitas fiskal tinggi lawan yang tinggi, sedang lawan yang sedang, rendah yang rendah. Kalau tinggi melawan yang rendah ya yang rendah tidak akan pernah menang-menang,” ujar Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan rencana Kemendagri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi. Tito menyatakan, akan ada hadiah yang lebih menarik, yakni berupa pemberian insentif yang rencananya mulai diserahkan pada 2026.

“Tahun depan anggaran Kemendagri Rp7,8 triliun kalau tidak dirasionalisasi lagi. Dari angka itu, Rp1 triliun tidak saya gunakan karena untuk teman-teman kepala daerah yang berkinerja baik,” kata Tito dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Misalnya, kata Tito bakal digelontorkan insentif senilai Rp5 miliar untuk daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi, daerah dengan pengelolaan sampah terbaik, atau ide apapun yang dapat dipertandingkan antar-daerah pada apresiasi 2026.

“Saya mungkin di Januari sudah mulai main yaitu pemberian penghargaan kepada penanganan inflasi terbaik di tahun 2025. Mungkin 2 provinsi, 3 kota, dan 5 kabupaten mungkin yang masing-masing diberikan Rp5 miliar insentifnya hingga Rp50 miliar kita siapkan,” jelas Tito.

Menurutnya, jika pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memberikan kinerja terbaik, maka akan terjadi kemajuan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Tito sangat mengharapkan kerja keras dari pemerintah daerah.

“Indonesia ini negara besar. Tidak cukup usaha pemerintah pusat saja, melainkan harus bersama pemerintah daerah. Kalau semua bergerak bersama, full speed, maka kita akan maju bersama,” ucap dia.

Diketahui pada Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025, Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group memberikan sebanyak 57 penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi.

Ada sembilan kategori penilaian dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025. Rinciannya, Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengendalian Inflasi, Penanggulangan Kemiskinan, Perbaikan Akses Layanan Pendidikan, Penyerapan Tenaga Kerja.

Kemudian, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi Pertambangan dan Olahannya, Pertumbuhan Ekonomi Non-Pertambangan dan Olahannya, dan Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun proses seleksinya dilakukan dengan mengelompokkan antara pemerintahan daerah dengan kemampuan fiskal tinggi, sedang, dan rendah.

Berikut daftar Pemenang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025:

1. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Fiskal: Total

• Provinsi: DKI Jakarta

• Kabupaten: Banyuwangi

• Kota: Denpasar

2. Pengendalian Inflasi

• Fiskal: Total

• Provinsi: Bali

• Kabupaten: Magetan

• Kota: Tual

3. Penanggulangan Kemiskinan

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Lampung

• Kabupaten: Bekasi

• Kota: Batam

Fiskal Sedang

• Provinsi: Bengkulu

• Kabupaten: Sleman

• Kota: Palembang

Fiskal Rendah

• Provinsi: Papua Pegunungan

• Kabupaten: Intan Jaya

• Kota: Sabang

4. Perbaikan Akses Layanan Pendidikan

Fiskal Tinggi

• Provinsi: DKI Jakarta

• Kabupaten: Badung

• Kota: Semarang

Fiskal Sedang

• Provinsi: Sumatera Barat

• Kabupaten: Sleman

• Kota: Yogyakarta

Fiskal Rendah

• Provinsi: DI Yogyakarta

• Kabupaten: Temanggung

• Kota: Banda Aceh

5. Penyerapan Tenaga Kerja

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Jawa Timur

• Kabupaten: Gianyar

• Kota: Tangerang Selatan

Fiskal Sedang

• Provinsi: Jambi

• Kabupaten: Gresik

• Kota: Malang

Fiskal Rendah

• Provinsi: Aceh

• Kabupaten: Mempawah

• Kota: Sawahlunto

6. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Jawa Tengah

• Kabupaten: Gianyar

• Kota: Bogor

Fiskal Sedang

• Provinsi: NTB

• Kabupaten: Gresik

• Kota: Cilegon

Fiskal Rendah

• Provinsi: DI Yogyakarta

• Kabupaten: Kotawaringin Barat

• Kota: Pangkal Pinang

7. Pertumbuhan Ekonomi Pertambangan dan Olahannya

Fiskal Tambang

• Provinsi: Maluku Utara

• Kabupaten: Halmahera Tengah

• Kota: Balikpapan

8. Pertumbuhan Ekonomi Non-Pertambangan dan Olahannya

Fiskal Non-Tambang

• Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

• Kabupaten: Bangka Tengah

• Kota: Pangkal Pinang

9. Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

Fiskal Tinggi

• Provinsi: Banten

• Kabupaten: Gianyar

• Kota: Bogor

Fiskal Sedang

• Provinsi: Sumatera Selatan

• Kabupaten: Bogor

• Kota: Malang

Fiskal Rendah

• Provinsi: Papua Tengah

• Kabupaten: Mamuju Tengah

• Kota: Probolinggo

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Tempo Group, Arif Zulkifli menjelaskan bahwa Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar.

Ia menyebut tantangan penilaian untuk apresiasi tahun ini menarik karena mayoritas kepala daerah yang dinilai telah menjabat melalui mekanisme Pilkada langsung.

“Umumnya Kepala Daerah yang kita nilai adalah mereka yang sudah dipilih secara demokratis lewat Pilkada langsung. Dan kira-kira sudah setahun, ada yang lebih. Dengan demikian kinerjanya bisa jauh lebih bisa diukur, meskipun baru satu tahun,” kata Arif.

Arif bilang, bahwa setahun pemerintahan sudah cukup menunjukkan bagaimana kepala daerah menghadapi situasi fiskal yang tidak mudah. Termasuk soal berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Bagaimana mereka (Pemda) berjibaku, juggling menghadapi tantangan-tantangan tadi,” ucap dia.

Arif mengungkapkan, proses penilaian tahun ini tidak lagi melibatkan wawancara seperti tahun sebelumnya. Mekanisme penilaian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, analisis, kurasi, hingga seleksi final oleh dewan juri sebelum pemenang ditentukan.

“Misalnya, kalau fiskal yang rendah sama fiskal yang tinggi tentu tidak bisa dibandingkan. Nah kita harus bikin kategori fiskal tinggi, menengah, dan rendah. Dengan demikian harus apple to apple,” kata Arif.