Merdeka.com - Untuk ketiga kalinya para korban calon jemaah First Travel kecewa dengan Pengadilan Negeri Depok. Pasalnya, ini ketiga kalinya sidang batal digelar karena terdakwa Andika Surachman tidak dihadirkan. Hal ini membuat para korban kecewa dan berteriak di ruang sidang. Dalam ruang sidang pun menjadi ricuh karena para korban ngotot untuk tetap dihadirkan Andika.

Kericuhan terjadi karena para korban diminta untuk mediasi oleh majelis hakim. Majelis hakim persidangan meminta mereka untuk melakukan mediasi dengan tergugat Andika dan Kejaksaan Negeri Depok.

"Kami sangat kecewa. Kejari ini sudah berjanji membantu menghadirkan Andika di persidangan untuk mendengarkan keterangan Andika terkait rencananya yang terhambat untuk memberangkatkan jemaah umrah," kata salah satu pengunjung sidang, Zuherial, Selasa (2/4).

Dia dan korban lain menduga kuat ketidakhadiran Andika di persidangan gugatan telah diatur Kejaksaan Negeri Kota Depok. Dengan tidak hadirnya Andika, maka bos First Travel itu idak dapat menyampaikan keterangan di hadapan hakim.

"Ini jelas mereka melindungi agar aset tidak diserahkan ke jemaah. Karena kalau sampai itu terjadi, akan kami tagih ke mana aset lainnya. Jemaah ingat semua daftar asetnya," tukasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sufari mengklaim ketidakhadiran terpidana mantan Direktur Utama First travel Andika Surachman di Pengadilan Negeri Depok selama tiga kali gelaran sidang gugatan, disebabkan karena kasus First Travel telah berkekuatan hukum tetap. Menurut dia kewenangan untuk mengeluarkan maupun mengizinkan Andika mengikuti persidangan ada di tangan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Kelas II B Cilodong Depok.

"Sampai hari ini, kami belum ada menerima permintaan dari Rutan Depok untuk memfasilitasi menjemput Andika ke PN Depok," lanjutnya.

Selain itu, gugatan yang diajukan para korban termasuk dalam kategori hukum perdata. Dalam hal ini, Andika yang harus memohon ke Dirjen Lapas untuk mengikuti persidangan. "Kita siap menyediakan transportasi dan pengamanan. Tapi kami enggak boleh mengambil langsung tanpa persetujuan Rutan Depok," pungkasnya.