Penderitaan korban penipuan agen perjalanan haji dan umrah First Travel tak kunjung usai. Setelah gagal pergi ke Tanah Suci, uang yang sudah dikeluarkan pun tak akan dikembalikan ke mereka. Uang mereka akan menjadi milik negara.

Meski putusan telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, ia menganggap putusan tersebut bermasalah.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, tidak setuju terkait sikap Kejaksaan Negeri Depok yang akan melakukan proses lelang terhadap barang sitaan pada kasus First Travel. Menurut Edwin, negara tidak mengalami kerugian akibat kasus tersebut dan malah mengambil keuntungan.

Kejari Depok Ngaku Sudah Perjuangkan Hak Korban First Travel. Kajari menambahkan bahwa perkara First Travel dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Depok pada 9 Februari 2018. Kemudian dilakukan penuntutan pada tanggal 7 Mei 2018.

Selama proses hukum berlangsung, seluruh aset First Travel disita negara, sedangkan para korban meminta agar aset tersebut bisa diberikan pada mereka. Hasil lelang nantinya akan dikembalikan ke negara oleh Kejaksaan.

Sidang lanjutan kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel ditunda, Selasa (13/8). Penundaan tersebut berdasarkan permintaan jemaah karena kuasa hukum mereka, yaitu Riesqi Ramadiansyah meninggal dunia kemarin sore.

Perjuangan ribuan jemaah umrah korban First Travel (FT) untuk tetap diberangkatkan ke tanah suci mendapatkan angin segar. Pemilik First Travel Andika Surachman yang digugat perdata di Pengadilan Negeri Depok menyatakan bersedia memberangkatkan para jemaah jika asetnya yang disita dikembalikan oleh pihak kejaksaan.

Sejak pertama sidang gugatan diajukan dan digelar, Riesqy sangat berkeinginan agar Andika dihadirkan. Namun dengan alasan administratif pihak Kejaksaan beralasan tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan. Hal itu membuat para korban Jemaah kecewa.

Gugatan ini, dia mengungkapkan, merupakan gugatan untuk seluruh jemaah. Karena jika aset disita dan dirampas untuk negara, maka tidak ada kewajiban pemberangkatan dari pemerintah.

Untuk ketiga kalinya para korban calon jemaah First Travel kecewa dengan Pengadilan Negeri Depok. Pasalnya, ini ketiga kalinya sidang batal digelar karena terdakwa Andika Surachman tidak dihadirkan. Hal ini membuat para korban kecewa dan berteriak di ruang sidang. Dalam ruang sidang pun menjadi ricuh.

Pembatalan ini sudah dua kali terjadi tanpa ada alasan jelas mengapa Andika tidak dapat dihadirkan.

Pengadilan Negeri Depok menunda sidang gugatan korban First Travel. Alasannya, karena pihak pengadilan menganggap Kejaksaan belum melengkapi berkas perkara gugatan. Sidang akan dilanjutkan Rabu (27/3).

Puluhan calon jemaah korban First Travel mendatangi kantor Pengadilan negeri Depok. Mereka mengajukan surat gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Penyebabnya, aset First Travel yang disita akan diambil alih negara.

Datangi PN Depok, Korban First Travel Ajukan Gugatan. Sejumlah calon jemaah korban First Travel dan kuasa hukum mendatangi PN Depok guna mengajukan gugatan perdata untuk aset First Travel dan memberikan ganti rugi pada jemaah korban First Travel.

Pengacara salah alamat apabila mengadu ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Sebab, tugas fungsi Inspektorat melakukan pengawasan internal di Kementerian Agama. Berarti yang diawasinya adalah ASN di Kementerian Agama.

"Kami berdua tidak terima dengan vonis hakim dan akan mengajukan upaya hukum lainnya," terang Andika dan Annisa dengan suara lantang.

Sebelumnya, JPU menuntut bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, dengan 20 tahun penjara. Adapun Siti Nuraida alias Kiki, adik Anniesa hanya dituntut 18 tahun.

Raut bos First Travel jelang hadapi vonis. Dalam persidangan sebelumnya, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan sama-sama dituntut 20 tahun penjara. Sementara itu, Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.