First Travel

Perwakilan korban calon jemaah First Travel mendatangi Kejaksaan Negeri Depok, Rabu (7/6). Mereka meminta kejelasan terkait pengembalian aset yang disita dari terpidana Andika Cs.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku sudah menyiapkan langkah mengembalikan aset First Travel kepada jemaah sebagaimana keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun Burhanuddin mengatakan bahwa proses pengembalian aset tersebut masih panjang.

Sampai saat ini, Kejari Depok terus mengumpulkan data-data jemaah korban First Travel yang diberikan oleh kuasa hukum dan kordinator korban. Sudah 4.000 data jemaah yang terima Kejari Depok.

Setidaknya ada 4.328 data korban yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Depok.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok angkat bicara soal pengembalian aset First Travel. Mereka masih menunggu putusan lengkap yang memerintahkan pengembalian aset kepada jemaah yang telah menjadi korban.

Sebelumnya, penderitaan korban penipuan agen perjalanan haji dan umrah First Travel tak kunjung usai. Setelah gagal pergi ke Tanah Suci, uang yang sudah dikeluarkan pun tak akan dikembalikan ke mereka. Uang mereka akan menjadi milik negara karena putusan MA yang menetapkan aset First Travel dirampas untuk negara.

Kuasa hukum bos First Travel, Boris Tampubolon mengatakan, seharusnya asset milik FT itu dikembalikan ke yang berhak. Dalam hal ini yang dimaksud berhak adalah jemaah terutama dan kliennya.

Salah satu Tim Kuasa Hukum, Boris Tampubolon mengaku memiliki novum atau bukti baru berupa putusan perdata.

DPR Wacanakan Korban First Travel Umrah Pakai Uang Negara atau CSR. Pertama perihal langkah hukum atas kasus ini dan juga bagaimana cara memberangkatkan para jemaah umrah.

BKPN menegaskan bahwa seharusnya jemaah menjadi perhatian pemerintah, dan uang jemaah bisa dikembalikan, hal itu sangat merugikan jemaah.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menolak gugatan perdata kasus penipuan yang diajukan korban jemaah First Travel. Putusan tersebut tidak bulat karena ada perbedaan pendapat antara ketua majelis dan hakim anggota.

Hakim PN Depok menolak gugatan perdata korban penipuan umroh kepada First Travel, Senin (2/12). Pembacaan putusan digelar siang tadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Depok. Gugatan itu dilayangkan Anny Suhartaty, Hj Ira Faizah, Devi Kusrini, Zuherial, dan Ir Ario Tedjo Dewanggono.

"Mudah-mudahan bisa kami titip ke beberapa tempat, dan mudah-mudahan butuh beberapa kali, lima tahun bisa teratasi. Selama periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi kita bisa selesai, mudah-mudahan," kata Fachrul dalam Rapat Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

"Kita tidak bisa memberitahukan bahwa putusannya akan ditunda, atau tetap dibacakan. Intinya, kalau sudah selesai baru bisa diputus," tegasnya.

Sidang gugatan vonis perdata korban First Travel ditunda. Penundaan ini pun menyebabkan para korban kesal dan ruang sidang menjadi ricuh. Majelis hakim menunda sidang dengan alasan musyawarah belum selesai.

Sidang putusan gugatan perdata aset First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat ditunda. Majelis hakim menunda lantaran musyawarah yang dilakukan hakim belum selesai.

Aset First Travel sejatinya adalah milik korban yang sudah membayar untuk umroh, tetapi tidak diberangkatkan oleh biro tersebut tanpa ada kepastian.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sedang mencari jalan keluar terkait kasus First Travel atas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyita aset untuk negara. Keputusan Pengadilan yang sudah inkracht diakui membuat Menag kesulitan untuk menemukan jalan keluar kasus tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Agama Fachrul Razi untuk menanyakan solusi pengembalian kerugian korban jemaah umrah First Travel. Hal itu berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyita aset First Travel untuk negara.

Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 lewat situs Mahkamah Agung (MA) mengungkap pertimbangan mengapa akhirnya aset disita untuk negara dan bukan dikembalikan ke jemaah.