Merdeka.com - Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman, menilai voting negara-negara pendukung Palestina dalam Resolusi Majelis Umum PBB merupakan kemenangan telak secara hukum internasional. Dengan 128 negara yang menolak pernyataan Presiden AS Donald Trump, artinya secara legal pernyataan tersebut menjadi tidak valid.

"It didnt happen here. Ini kemenangan diplomasi hukum terjadi di sini," ujar Damos dalam acara diskusi di Salemba, Jakarta Pusat, (23/12).

Damos menjelaskan dalam hukum internasional tidak ada pengadilan tinggi yang bisa mengeluarkan putusan. Hukum internasional berlaku pengakuan negara. Sebab itu dalam hasil resolusi sama saja telah tidak mengakui keputusan AS atas kota Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Tidak ada satupun negara yang mengikuti AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hasilnya pengakuan Trump has no legal effect dan null and void," kata Damos.

Hasil itu pula sejalan dengan perjuangan Indonesia dan negara lainnya mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Sedikit demi sedikit perjuangan Indonesia membuahkan hasil menggagalkan klaim Israel atas kota Jerusalem.

"Sampai sekarang keberadaan Israel di Palestina itu haram enggak pernah halal. Itu yang terus kita dorong. Kita berhasil," tukas dia.