10,4 Juta DPT bermasalah, DPD minta BPK audit KPU dan Kemendagri

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014. Padahal, masih ada 10,4 juta data penduduk yang masih dinilai bermasalah.

Anggota DPD dari Provinsi Banten Ahmad Subadri curiga dengan data bermasalah yang mencapai 5,6 persen. Karena data bermasalah itu, dapat digunakan pihak tertentu demi lolos Parliamentary Threshold (PT) 3,5 persen.

"Ini jadi layak kita kritisi, bagaimana mau membangun negara dengan menyejahterakan masyarakat, mengurus data saja kita selalu problematik carut marut, kita muncul 10,4 juta ini bisa lolos Parliamentary Threshold, ini tentu bisa dimaknai sikap kritis," ujar Subadri dalam diskusi mingguan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).

Dia menilai, adanya jumlah data bermasalah hingga 5,6 persen adalah bukti dari KPU dan Kemendagri yang bekerja secara tidak serius. Sebab, urusan kependudukan adalah tugas dan fungsi yang utama dilakukan oleh KPU dan Kemendagri.

"Banyak sekali ekses ketika data tidak akurat. Banyak pihak mengambil keuntungan. Saya meminta kepada BPK untuk melakukan audit data, ini data yang benar yang mana, KPU atau Kemendagri," tegas dia.

Dia menjelaskan, menurut UU yang ada basis data kependudukan harus dimutakhirkan oleh KPU Daerah (KPUD) yang melakukan pilkada-pilkada. Dia juga meminta agar KPU dan Kemendagri saling bekerja untuk menyelesaikan persoalan DPT.

"UU Nomor 8 Tahun 2012 basis data itu dari DP4, dimutakhirkan, di beberapa KPUD tidak melakukan pemutakhiran data, data pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, perlu dikonfirmasi ini yang menyebabkan silang sengkarut seperti apa, jadi salah satu yang ditawarkan gimana KPU Kemendagri melakukan koordinasi yang valid," pungkasnya.