Ketika masa pemerintahan Ratu Wilhelmina di Belanda, terbentuklah sebuah kebijakan baru di tanah Indonesia. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk membalas budi apa saja yang sudah diambil oleh Belanda dari tanah Indonesia. Kebijakan baru yang akan segera diterapkan itu adalah Politik Etis. Di awal abad 19, politik kolonial memasuki era baru yaitu era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg. Alexander ini akhirnya berubah posisi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memimpin dari tahun 1909 sampai 1916. Ada tiga program Politik Etis yang akan dilakukan, yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Kehadiran Politik Etis membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negeri Belanda yang berkuasa atas negeri jajahan. Pada era itu, muncul sebuah simbol baru yaitu kemajuan. Dunia mulai bergerak dan berbagai macam jenis kehidupan juga mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan seperti adanya jalur kereta api yang melintasi Jawa sampai Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada masa itu. Dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan fokusnya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun saluran irigasi. Selain semua hal diatas, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di perkebunan daerah di Sumatera. Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang menjadi inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan untuk menuju ke arah modern. Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Namun, kehidupan rakyat saat itu masih belum banyak berubah.