Pecah kongsi dua organisasi dokter penguji

"Untuk ujian retaker pada November memang ada kendala," kata Wakil Sekretaris Jenderal I PB IDI Mahesa M. Paranadipa.

Pramirvan Datu Aprillatu
Pecah kongsi dua organisasi dokter penguji
Kwitansi Surat Tanda Register. (merdeka.com/pramirvan datu aprillatu)

Penyelenggara Ujian Kompetensi Retaker Khusus (UKRK) bagi para dokter pengulang terbelah dua. Aliansi Dokter Muda Indonesia (ADMIN) menuding Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyerobot kesepakatan wadah profesi kedokteran, yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) ditunjuk sebagai panitia.UKRK tahun ini berlangsung dua kali dengan panitia berbeda. AIPKI mengadakan ujian pada 21 September, disusul IDI pada 5 Oktober. Menurut Koordinator Nasional ADMIN Iqbal El Mubarak, ini mengundang kecurigaan. "Imbasnya para retaker terpecah belah. Sebagian mengaku diancam oleh pihak universitas asal dokter untuk mengikuti ujian tanggal 5. ada lagi beralasan panitia akan memberikan kemudahan saat mengerjakan ujiannya,” katanya kepada merdeka.com Senin lalu.Menanggapi perpecahan ini, Wakil Sekretaris Jenderal I PB IDI Mahesa M. Paranadipa mengaku tidak tahu soal ada kepentingan dari pihak manapun. Pihaknya hanya memfasilitasi retaker tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akademis kedokteran.Dia membenarkan sudah ada nota kesepahaman antara IDI dan AIPKI. "Untuk ujian retaker pada November memang ada kendala. Kita tidak bisa ungkapkan ke publik karena ini sudah masuk bagian dua internal organisasi profesi," ujarnya seraya menyarankan untuk membaca hal itu di situs resmi IDI.Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Menaldi Rasmin menilai kompetensi dokter harusnya dikembalikan kepada kolegium masing-masing. “Sepertinya antara PB IDI dan kolegium dokter membuat cara baru untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.Soal banyaknya ribuan dokter pengulang UKDI, Menaldi mengklaim perlu pengawasan dan regulasi penerimaan mahasiswa fakultas kedokteran. “Data-data universitas kita punya semua. Berasal dari mana retaker bolak-balik ujian, tapi pengawasan dan penindakan seperti apa bukan di ranah KKI,” katanya.Sampai berita ini diturunkan, Ketua AIPKI Tri Hanggono tidak mengangkat telepon seluler dan membalas pesan pendek.

Rekomendasi