Dua versi kail kontroversi

Pertengahan tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sinyal ada temuan mengejutkan dalam audit tahap kedua proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Audit kedua ini diminta anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang gerah dengan pemberitaan mereka terlibat korupsi dalam proyek itu. Setelah menyerahkan hasilnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bungkam. Mereka ogah menjelaskan secara detail dan menyerahkan kepada DPR untuk mengumumkan hasil audit itu.Hasil audit Hambalang pun menuai protes lantaran ada dua versi: yang satu setebal 76 halaman dan dokumen lain 108 halaman ditambah delapan lampiran. Lampiran-lampiran ini berisi kronologi kegiatan pembangunan, kemajuan pekerjaan, aliran dana Rp 12,3 miliar, dan bukti pendukung pemeriksaan.Audit tersebar di masyarakat bertanggal Juli 2013, sedangkan audit diserahkan Ketua BPK Hadi Purnomo kepada Ketua DPR Marzuki Alie bertanggal 23 Agustus 2013. Menurut hasil audit itu, ada indikasi negara dirugikan Rp 471,7 miliar dalam dalam proyek Hambalang. Angka ini jauh lebih besar ketimbang hasil audit tahap pertama 30 Oktober 2012, negara rugi Rp 243 ,66 miliar.Audit tahap kedua difokuskan pada penyusunan anggaran antara DPR dan pemerintah. Bahkan, Mei lalu, Hadi Purnomo menyebut sedari awal sudah terjadi berbagai anomali dalam proyek itu, "Dalam anggaran ini banyak hal-hal anomali, temuan di luar dugaan kita semua," katanya.Perbedaan lain yang mencolok adalah hilangnya peran anggota komisi X DPR dalam proses penganggaran megaproyek itu. Sebanyak 15 nama disebut terlibat adalah MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Hadi buru-buru membantah kabar itu lewat jumpa pers Jumat pekan lalu. Dia menyebutkan 30 anggota DPR terkait dalam penganggaran proyek Rp 1,2 triliun ini telah diperiksa dan dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP). Kertas kerja ini menjadi dasar buat menyusun laporan hasil pemeriksaan. "Tidak ada data hilang. Semua sudah lengkap," ujarnya Dia berkilah hanya KPK bisa meminta 30 nama sudah diperiksa BPK. Tetapi dengan syarat harus melalui persetujuan pengadilan negeri. ”Kami pasti akan memberikan."Ketua DPR Marzuki Alie juga buru-buru menampik ada 15 nama kolegannya dalam hasil audit Hambalang tahap kedua. “Nama-nama itu ada di kertas kerja pemeriksaan, bukan laporan akhir. Laporannya hanya satu," dia menegaskan.Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan hilangnya 15 nama anggota DPR dalam laporan audit ini. “Apakah memang hilang atau sengaja dihilangkan,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di kantor Kontras.Hasil audit menyimpulkan seluruh pembayaran oleh negara kepada penggarap proyek tidak memberikan manfaat sesuai tujuan ditetapkan.