Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah harus tunduk pada negara

Pemerintah harus tunduk pada negara istana merdeka. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam perdebatan terkait kondisi karut marut akhir-akhir ini, banyak yang mencemaskan bahwa Indonesia akan terjerembab menjadi negara gagal. Berbagai tuntutan perbaikan diajukan, seperti perlunya pemimpin yang kuat, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam sebuah talk show di televisi, mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie berkesimpulan diperlukan pemimpin yang otoriter, tapi harus baik.

Boleh jadi, hal tersebut adalah reaksi terhadap kepemimpinan saat ini yang dianggap lemah. Intinya, hampir semua suara menginginkan munculnya figur semacam "ratu adil" yang diharapkan mampu membawa perbaikan paripurna bagi bangsa ini. Tak ada yang salah dari harapan tersebut.

Namun, sejarah mencatat bahwa pemimpin kuat (baca: otoriter) yang membawa perubahan (positif, maupun negatif), biasanya menyebabkan anomali sistemik. Sepeninggalnya, seringkali terjadi gelombang pembalikan atau, sebaliknya, "nostalgia" terhadap kondisi saat kepemimpinannya. Pemerintah menjadi lebih kuat dibandingkan negara yang diwakili oleh konstitusi dan UU.

***

Sewaktu berkunjung ke Berlin baru-baru ini, saya mondok di rumah Pipit Kartawidjaja, seorang teman lama yang getol mengkampanyekan netralitas birokrasi. Ia adalah penulis buku "Pemerintah Bukanlah Negara" (Henk Publishing, 2006). Pipit, adalah warga negara Indonesia yang berkesempatan selama kurang lebih 20 tahun bekerja sebagai "Angstellter" (abdi negara non-PNS dalam birokrasi) Negara Bagian Brandenburg, Jerman.

Pengalaman unik ini, membuatnya menjadi salah seorang TKI yang layak menjadi narasumber dalam bidang administrasi negara. Cukup banyak UU terkait administrasi negara Indonesia yang merupakan "terjemahan" atau setidaknya mengacu pada perundang-undangan Jerman.

Di Jerman, birokrasi negara bukanlah birokrasi pemerintah, karena pemerintah bukan negara. Dalam pemahaman seperti itu, birokrasi negara menjadi abdi negara dan publik dan sepenuhnya tunduk pada konstitusi dan UU serta turunannya. Bukan kepada representasi pemerintahan, seperti presiden, para menteri, pemimpin daerah, legislatif dan semua pimpinan dan elit yang terpilih lewat Pemilu.

Bila tidak, birokrasi akan menjadi alat politik pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintahan berganti, birokrasi pun akan terombang-ambing. Daniel S Lev, pakar Indonesia dalam pengantar buku tersebut, sepakat bahwa yang menentukan ialah negara dan hukumnya, bukan pemerintah.

Lembaga-lembaga negara termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kementerian, militer dan berbagai badan penting seperti BPK, BPS dan lainnya, seharusnya tunduk pada prinsip dan aturan negara, bukan mendahulukan keinginan pemerintah.

***

Memang sejak berlakunya sistem presidensial pada tahun 1959, terjadi perangkapan jabatan bagi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebelum itu, pada masa sistem parlementer 1945-1959, perbedaan antara negara dan pemerintah relatif jelas.

PNS adalah pegawai negara yang netral –terhadap pemerintah, dari aliran politik yang ada– dengan tugas utama melayani publik berpatokan pada konstitusi dan UU yang berlaku. Namun, sejatinya persoalannya tidak terletak pada sistem yang dianut, melainkan cara untuk memaksakan pemerintah dengan sistem apapun agar tunduk pada prinsip-prinsip negara.

Berbeda dengan Indonesia saat ini, ketika kekuasaan pemerintah nyaris mutlak. Sepakat dengan Pipit, Emha Ainun Nadjib, misalnya, menyebut "negara berada dalam genggaman tangan pemerintah".

Kas negara, konon telah menjadi kas pemerintah, saham negara menjadi saham pemerintah, bank negara menjadi bank pemerintah, universitas negara menjadi universitas pemerintah dan seterusnya. Belum lagi, istilah seperti bantuan presiden, menteri atau gubernur dan lainnya, yang sebenarnya menggunakan uang negara.

Banyak contoh yang dibeberkan Pipit berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai TKI di Jerman, menyangkut pemisahan negara dengan pemerintah. Ia sangat yakin, bahwa hal tersebut dapat memecahkan berbagai persoalan menyangkut HAM, KKN, pemerintahan yang bersih termasuk mendudukkan publik atau rakyat sebagai raja, sekaligus menempatkan PNS sebagai abdi Negara dan publik. Semoga!

* Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Ide (Institute for Democracy Education) (mdk/tts)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masa Tenang Pemilu 2024, Jangan Ada Saling Serang dan Fitnah
Masa Tenang Pemilu 2024, Jangan Ada Saling Serang dan Fitnah

Dua hari lagi, rakyat Indonesia akan memilih pemimpin baru

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Rapat Persiapan Perpindahan ASN ke IKN
Jokowi Gelar Rapat Persiapan Perpindahan ASN ke IKN

Untuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini
Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini

Negara miskin diyakini memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.

Baca Selengkapnya
Tujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya
Tujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya

Pemilu 1955 ini menjadi yang pertama kali diadakan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.

Baca Selengkapnya
Kereta Ini Tak Pernah Diharapkan Kehadirannya, Jika Keluar dari Sarangnya, Berarti Ada Hal Buruk Terjadi
Kereta Ini Tak Pernah Diharapkan Kehadirannya, Jika Keluar dari Sarangnya, Berarti Ada Hal Buruk Terjadi

Indonesia memiliki sebuah kereta yang kehadirannya sama sekali tidak diharapkan, jika kereta tersebut keluar, berarti sedang ada hal buruk yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Ketahui Kapan Pemilu Presiden, Tahapan, dan Para Calon Pemimpinnya
Ketahui Kapan Pemilu Presiden, Tahapan, dan Para Calon Pemimpinnya

Kapan Pemilu Presiden? Pemilu presiden 2024 adalah pemilu kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Jangan Biarkan Orang Tak Punya Etika Mengatur Negeri Seenaknya Udelnya!
Cak Imin: Jangan Biarkan Orang Tak Punya Etika Mengatur Negeri Seenaknya Udelnya!

Cak Imin dan Anies tidak ingin orang-orang tidak punya etika memimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya