Memutus Rantai Kasus Bullying di Indonesia

Kasus MK itu hanya satu dari sekian kasus perundungan yang terus terjadi. Kurun Januari-Juli 2023, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sebanyak 16 kasus perundungan terjadi di berbagai sekolah. Dalam laporannya, FSGI menyebut empat kasus terjadi pada awal masuk tahun ajaran baru di bulan Juli 2023.

Kasus perundungan mayoritas terjadi di SD (25%) dan SMP (25%), lalu di SMA (18,75%) dan SMK ( 18,75%), MTs (6,25%) dan Pondok Pesantren (6,25%).

FSGI juga mencatat, jumlah korban perundungan sekolah selama Januari-Juli 2023 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 41 siswa (95,4%) dan dua guru (4,6%). Adapun pelaku perundungan didominasi oleh siswa yakni sebanyak 87 orang (92,5%), sisanya oleh pendidik sebanyak 5 pendidik (5,3%), 1 orangtua siswa(1,1%), dan 1 Kepala Madrasah (1,1%).

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho mengatakan, dalam kasus perundungan, penegak hukum harus tegas dalam menentukan jalur hukum yang dipilih, tanpa memandang usia pelaku.

Apakah masuk kualifikasi taraf ringan, sedang, atau berat. Dalam kasus yang dilakukan MK di Cilacap, Hibnu setuju dengan proses hukum yang dilakukan polisi.

"Bagaimana pun, seorang anak bisa menjadi seorang anak nakal. Jadi jangan sampai berpihak kepada anak seolah-olah ia malaikat kecil," kata Hibnu ketika dihubungi merdeka.com.

Tak cuma proses hukum, kasus perundungan yang terus terjadi di lingkungan sekolah dinilai karena tidak tegasnya pihak sekolah dalam memberikan sanksi. Pengamat pendidikan Andreas, menyebut, banyak sekolah yang kebingungan karena tidak punya dasar hukum atau aturan bagaimana menangani bullying.

Ditambah lagi, hukuman terhadap siswa pelaku malah mendapat tentangan dari orang tua murid. "Nah ini muter terus dan tidak berhenti," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema melihat bahwa sistem koordinasi dan sinkronisasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat masih lemah dalam menangani perundungan. Apalagi, banyak sekolah belum membentuk satgas anti bullying.

"Meskipun sudah ada Permendikbudristek, banyak sekolah-sekolah yang tidak paham dan tidak menerapkan Satgas, karena mereka enggak ngerti, enggak paham," ujarnya.

"Terus terang, banyak guru tidak tahu harus ngapain saat kekerasan terjadi," imbuhnya.

Ketua Dewan Pakar FSGI, yang juga mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, mengungkapkan setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum.

Faktor internal, faktor eksternal dan faktor situasional. Minimnya keteladanan dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak tumbuh kembang juga bisa menjadi faktor penyebab, mengingat perilaku anak 70% meniru orang dewasa di sekitarnya.

Kesalahan pola asuh orang tua dapat membentuk kepribadian anak yang manja, selalu dibela, sehingga anak tidak paham konsekuensi dari perbuatannya. Bisa juga karena anak justru diasuh dengan kekerasan oleh orang tuanya, sehingga anak bisa berpotensi kuat menjadi pelaku kekerasan kelak di kemudian hari, baik di lingkungan sekolah atau lingkungan pergaulan.

Program ini dinamakan KiVa, singkatan dari "kiusaamista broadaan," yang berarti "melawan intimidasi". Program ini berfokus pada pengajaran tentang apa yang harus dilakukan jika mereka melihat perundungan.

Profesor UCLA, Jaana Juvonen, dalam siaran pers tentang analisis KiVa mengungkapkan bahwa anak-anak yang paling tersiksa, yang menghadapi bullying beberapa kali dalam seminggu, dapat terbantu dengan mengajari orang-orang di sekitar mereka untuk lebih suportif.

Dalam simulasi permainan KiVa, anak-anak diajarkan mengendalikan avatar kartun yang ditempatkan dalam berbagai situasi intimidasi yang mungkin mereka temui di sekolah. Empati anak-anak itu diuji.

"Misalnya, mereka mungkin menyaksikan insiden perundungan dan mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah akan membela korban atau melakukan hal lain," kata Johanna Alanen, Manajer Proyek Internasional KiVa.

Dalam simulasi diberi pilihan berbeda dalam cara membela korban. Setiap pilihan, lanjut Alanen, memiliki konsekuensi dan mengarah pada situasi baru. Para siswa juga diberikan nasihat dan masukan tentang apa yang harus dikatakan kepada seseorang yang pernah di-bully.