Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dilaksanakan. Ada tantangan besar dalam membangun bangsa khususnya dari rongrongan ideologi-ideologi anti-Pancasila.

Di era Presiden Joko Widodo, penanganan masalah ini sudah sangat tegas dengan dibubarkan organisasi-organisasi yang menantang Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi khilafah.

Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Sri Yunanto mengungkapkan, meski organisasi kelompok tersebut sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah. 

Yunanto menyarankan, selain kontra narasi yang harus terus dilakukan untuk memerangi propaganda kelompok tersebut, juga harus ada langkah preemtif dan preventif untuk menangani kelompok tersebut. Ini penting agar kelompok ini tidak makin besar.

Apalagi setelah pemilu, akhir tahun 2024 ini akan ada Pilkada serentak. Bukan tidak mungkin kelompok ini akan bermetamorfosis mendukung calon-calon di Pilkada serentak.

Ia menilai pentingnya penguatan sinergi dan sinkronisasi antar-lembaga pemerintah untuk menangani masalah ini. Contohnya, kalau kegiatan di luar kampus, menjadi domain intelijen sehingga sinkronisasi antar lembaga intelijen harus jelas benar.

Bila menyangkut ideologi yang membahayakan Pancasila dan kebijakan negara, kata Yunanto, kalau berangkatnya dari pemikiran agama tentu domain Kementerian Agama, sementara kalau Pancasila menjadi tugas BPIP.

"Even politik sudah selesai, kita kembali ke even kebangsaan, pemerintahan, kenegaraan," tandasnya.