Aturan janggal dalam proyek Jembatan Selat Sunda

Merdeka.com - Pemerintah terus mengebut rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Proyek ini diklaim sebagai cara pemerintah mempersingkat pengangkutan barang dan jasa antara pulau Sumatera dan Jawa. Saat ini, penyeberangan dengan kapal feri di Selat Sunda membutuhkan tiga jam. Adanya jembatan, perjalanan menjadi sekitar setengah jam.

Selain jalan bebas hambatan, rencananya dua lajur kereta akan dibangun di atas jembatan membentang sepanjang 28 kilometer ini. Selain itu, jembatan dapat dimanfaatkan sebagai prasarana untuk pemasangan pipa bahan cair, gas, jaringan kabel dan serat optik, serta Pusat Pembangkit Tenaga Listrik Pasang-Surut Gelombang Laut.

Jembatan ini diharapkan bisa mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi, seperti kawasan wisata Tanjung Lesung (1.500 hektar), kawasan Peti Kemas Bojonegara (500 hektar), kawasan industri di Cilegon, serta kawasan industri dan pergudangan di Lampung.

Tetapi mimpi pemerintah itu dinilai akan menguntungkan segelintir pengusaha, terutama Tomy Winata, didaulat oleh peraturan presiden untuk mengerjakan proyek jembatan dan pengembangan kawasan akan memakan dana Rp 200 triliun.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Muhammad Faiz Aziz menegaskan ada kejanggalan dalam peraturan presiden soal pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda ini. "Perpres itu diakui juga sebagai undang-undang, jadi dia tidak boleh menunjuk secara formil, " katanya.

Kejanggalan lain adalah disatukannya pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis. Harusnya ada pemisahan antara pembangunan infrastruktur dan kawasan.

Dia mengatakan presiden punya kewenangan mengeluarkan aturan terkait proyek Jembatan Selat Sunda. Tetapi aturan tidak bisa melabrak yang sudah ada, seperti aturan kerja sama pemerintah dan swasta. "Pasal 21 sampai pasal 30 cantolannya adalah aturan kerja sama pemerintah dan swasta. Itu janggal dipaksakan. Dukungan dan jaminan, pengadaan tanah, dan kawasan strategis, itu tidak dicakup."

Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Kementerian Perekonomian Lucky Eko Wiryanto mengakui belum ada rencana mengubah peraturan presiden nomor 86 itu. "Yang jelas posisi Pak Menko (Hatta Rajasa) sudah sangat jelas, beliau tidak ingin menggunakan dana APBN," ujarnya. "Kalau menggunakan dana akan ada pertanyaan dari daerah lain dan sedapat mungkin tidak mengganti perpres sudah keluar."

Dia mengatakan sudah ada kesepakatan di antara tim tujuh dibentuk pemerintah dengan memasukkan BUMN untuk proyek Jembatan Selat Sunda. Namun pihaknya belum bisa memastikan persentase saham buat perusahaan negara itu.

Meski begitu, dia mengakui melibatkan perusahaan pelat merah bakal membuat proyek ini kian molor. "Misalnya mengeluarkan dana Rp 2 triliun atau lebih, Pak Dahlan harus ngomong pada DPR, apakah deviden negara mau dikurangi," ucapnya.

Lucky mengakui ada kekhususan dalam proyek melibatkan PT Bangungraha Sejahtera Mulia milik Tomy Winata ini. Tomy menggagas proyek ini setelah memperoleh persetujuan dari delapan gubernur di Sumatera. Apalagi sudah ada pra studi kelayakan.

Dia menegaskan PT Bangungraha Sejahtera belum tentu menjadi pemenang tender proyek infrastruktur itu. "Tapi pemerintah tidak bisa memilih yang lebih murah. Kalau tawar lebih murah kualitasnya berbeda tidak bisa."