Merdeka.com - Pada masa kolonial Belanda, Surabaya dikenal sebagai kota dagang yang tersohor. Sementara kawasan kota menjadi pusat perdagangan, kawasan pedalaman kaya akan hasil bumi.

Pemberlakukan Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 memberi kesempatan kepada pihak swasta terutama pengusaha dari Belanda untuk menanamkan modal di daerah Hindia Belanda. Undang-Undang ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk menyewa tanah dan membuka usaha-usaha perkebunan di kawasan pedalaman.

Konsekuensinya, banyak kantor-kantor dagang dan bank-bank didirikan guna mendukung kegiatan perkebunan. Beberapa bank Belanda yang membuka cabang di Kota Surabaya yakni Ned Handel Mij, De Javasche Bank, Ned Indische Escompto Mij, Ned Ind. Handelsbank, Rotterdamsche Bank, de Internationale Credit en handels Vereniging Roterdam, dan Firma Fraser Eaton & Co.

Pertumbuhan Penduduk

Banyaknya kantor dagang dan cabang perusahaan yang berdiri di Surabaya berdampak pada pertumbuhan penduduk yang pesat. Merespons hal itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Wilayah atau yang dikenal dengan Wijkenstelsel. Undang-Undang ini mengatur pengelompokan tempat tinggal berdasarkan etnis tertentu.

Akibatnya, muncul permukiman-permukiman khusus seperti Kampung China, Kampung Arab, Kampung Melayu, dan sebagainya. Permukiman para pendatang ini mayoritas berada di sekitar jalan-jalan utama. Sementara itu, penduduk asli Surabaya tinggal di kampung-kampung yang cukup jauh dari jalan utama.

Pembagian Wilayah

Sebuah kiriman dibagikan oleh Surabaya Tempo Dulu (@surabayatempodulu)

Setelah tahun 1900-an, Undang-Undang Wilayah tidak berlaku. Meski demikian, pembagian wilayah di Kota Surabaya masih terlihat jelas sampai beberapa waktu kemudian. Di sebelah barat Jembatan Merah, terdapat tempat kediaman orang-orang Eropa. Sementara di sebelah timur Jembatan Merah, terdapat daerah pemukiman orang-orang China, Melayu, dan Arab.

Pada awal abad ke-20, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya menimbulkan permasalahan. Banyak orang Eropa membeli tanah dan membangun rumah-rumah besar, kantor, dan toko-toko. Mereka berlomba-lomba membeli tanah di pusat perkotaan. Sementara itu, penduduk asli Surabaya tinggal di dalam kampung-kampung yang lokasinya tertutup dengan bangunan-bangunan milik para pendatang.

Kondisi Kampung Memprihatinkan

Selain aksesnya tidak berada di pinggir jalan, kondisi kampung-kampung penduduk asli Surabaya juga memprihatinkan. Sampah berserakan, tidak tersedia saluran air, tidak ada udara bersih dan sinar matahari yang masuk rumah. Buntutnya, muncul penyakit menular di kalangan penduduk. Kemudian, sesudah tahun 1920-an, Pemerintah Hindia Belanda mencoba memperbaiki keadaan kampung-kampung di Surabaya.

Saat Kota Surabaya semakin berkembang, pola segregatif (pemisahan permukiman berdasarkan etnik) semakin melebar. Bangsa Belanda dan etnis lain menguasai lahan-lahan di tepi jalur transportasi seperti jalan raya, sungai, dan jalan kereta api. Di lahan-lahan tersebut didirikan banyak pertokoan dan rumah-rumah. Jalan-jalan di kawasan tersebut merupakan jalan aspal yang halus. Sangat berbeda dengan jalan masuk kampung yang becek ketika musim hujan datang.

Penggusuran di Zaman Kolonial Belanda

Batas fisik antara kampung dan perkotaan turut mempengaruhi psikologis warga. Penduduk yang tinggal di kampung sukar menyesuaikan diri dengan budaya perkotaan modern. Di sisi lain, bangsa Belanda menganggap kampung sebagai “desa yang salah letak”, sebagaimana dilansir situs resmi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur (diakses Selasa, 27 Juli 2021). Pandangan sebelah mata Belanda ini mewariskan istilah-istilah seperti budaya kampung, arek kampung, kampungan, dan sejenisnya.

Pola segregatif di Surabaya terus meluas hingga membuat pusat bisnis semakin lebar. Bahkan, pelebaran pusat bisnis merembet hingga kawasan perkampungan yang padat penduduk. Buntutnya, penggusuran tak terelakkan. Salah satu contohnya yakni pada tahun 1929, Belanda berusaha menempatkan gedungnya di Kampung Keputran. Warga setempat yang merasa dirugikan pun menolak.