Tak Ada Dukungan Desa, Para Relawan Covid-19 di Gunungkidul Rame-Rame Mundur

Sudah setahun masa pandemi berjalan, para relawan COVID-19 terus berjibaku melawan pandemi. Namun terkadang misi mulia tak mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Hal inilah yang terjadi di Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul. Di sana, tercatat ada 11 relawan COVID-19 yang kemudian mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri dengan alasan tak mendapat dukungan dari pemerintah kelurahan terkait dengan kegiatan pemakaman jenazah COVID-19 di sana.

“Perhatian pemerintah kalurahan sama sekali tak ada,” kata Koordinator Relawan Kalurahan Pengkol, Andri Susilo, dikutip dari Liputan6.com pada Senin (19/7). Berikut selengkapnya:

Andri mengatakan, selama ini para relawan COVID-19 menanggung sendiri biaya operasional dalam menjalankan tugas seperti pembelian APD, konsumsi, maupun biaya perlengkapan dan operasional lainnya. Bahkan Andri tak memungkiri bahwa mereka para relawan harus mencari bantuan ke tempat lain.

Tapi kemudian mereka mengetahui ternyata di kelurahan ada anggaran penanganan COVID-19 sebesar delapan persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal). Nyatanya anggaran itu tidak pernah mereka rasakan sebagai orang-orang yang turun langsung dalam menangani jenazah pasien COVID-19.

“Jadi dana tersebut ke mana larinya? Selama ini ketika kami memakamkan jenazah COVID-19 mereka pun tidak pernah hadir,” protes Andri.

Ketua Badan Musyarawah Kalurahan (Bamuskal) Pengkol, Suranto, mengaku malu dengan hal tersebut. Padahal selama ini dia sudah berkali-kali mengingatkan kepada Lurah atau pamong kelurahan untuk berpartisipasi untuk menangani jenazah pasien COVID-19 namun tidak pernah digubris.

Bahkan pernah ada seorang petugas pamong desa yang menyarankan keluarga jenazah COVID-19 untuk memberikan dana kepada relawan. Alasannya, dana tersebut akan digunakan untuk pembelian APD dalam pemakaman COVID-19 di daerah tersebut.

“Saya merasa malu tidak bisa menjalankan tugas dengan baik maka saya mengundurkan diri,” kata Suranto. Tak hanya Suranto, sembilan anggota Bamuskal lainnya pun juga mengundurkan diri.

Sementara itu Lurah Pengkol, Margiyanto mengatakan bahwa anggaran untuk penanganan COVID-19 tak hanya delapan persen yang diambil dari APBKal. Selain itu, ada juga anggaran untuk pengadaan APD di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena kelurahan itu akan menggelar pemilihan lurah.

Margiyanto mengatakan, setidaknya ada dana sebesar Rp86 juta untuk PPKM dan tambahan Rp26 juta untuk pemilihan lurah pada Oktober 2021 nanti. Namun ia mengatakan bahwa dana sebesar Rp86 juta itu sudah mereka alokasikan untuk pembelian paket sembako buat pasien yang isolasi mandiri dan membeli peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan.

Namun ia mengakui bahwa dana tersebut belum dialokasikan untuk pembelian APD karena tidak mengira bahwa kasus COVID-19 bakal melonjak seperti saat ini. Nantinya, pengadaan APD tersebut akan dialokasikan pada APBKal perubahan yang harus menunggu persetujuan Bamuskal terlebih dahulu.