Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut 85 persen rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Soal temuan BPK perihal Formula E, Riza memastikan tidak ada potensi kerugian negara.

"Sudah lebih 85 persen kita laksanakan, dan rekomendasi Formula E seperti yang sudah kami sampaikan. Menurut BPK tidak ada temuan kerugian negara maupun potensi kerugian negara," ucap Riza di BPK dalam acara pelantikan Kepala BPK DKI Jakarta, Kamis (16/9).

Hasil laporan BPK terhadap keuangan DKI 2019 terkait Formula E, BPK menilai PT Jakpro sebagai penanggungjawab acara, belum maksimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO soal pembayaran tersebut. Sebab, keberlangsungan gelaran Formula E ini tidak dapat dipertegas kerja samanya ataupun pendanaan yang telah dibayar.

"Dengan adanya kondisi force majeure yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, PT Jakpro selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal melakukan renegosiasi dengan pihak FEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerja sama dan status pendanaan."

Sebelumnya, beredar surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus bernomor 3486/-1.857 terkait rencana kegiatan Formula E yang diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Agustus 2019.

Dalam surat tersebut Anies Baswedan diwajibkan membayar biaya komitmen atau commitment fee Formula E selama lima tahun.

"Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura," bunyi surat tersebut.

Sedangkan hingga saat ini Anies membayar commitment fee pada tahun 2019 sebesar 20 juta pound sterling atau setara Rp360 miliar. Kemudian pada 2020 sebesar 11 juta pound sterling atau setara Rp200 miliar, dan bank garansi sebesar 22 juta pound sterling atau Rp423 miliar.