KPU dan Bawaslu merupakan pihak yang berwenang.
Satpol PP DKI Jakarta menegaskan, pihaknya menunggu arahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dapat menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK).
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin berujar, KPU dan Bawaslu merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan apakah baliho atau spanduk melanggar ketentuan.
Merdeka.com
Arifin juga berujar, pihaknya menunggu KPU untuk menentukan titik-titik wilayah yang dilarang untuk memasang APK.
Merdeka.com
Merdeka.com
Merdeka.com
Satpol PP DKI belum menertibkan baliho.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi mengatakan, berdasarkan hasil pendataan ada sekitar 33.709 APS yang tersebar di wilayahnya.
Baca Selengkapnya
Sejumlah baliho di Malang diturunkan Satpol PP. Penyebabnya, baliho dibongkar karena melanggar ketentuan dan sudah kedaluwarsa.
Baca Selengkapnya
Terkait kericuhan tersebut, Satpol PP akan melapor ke Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Selengkapnya
Atribut parpol yang dicopot ini sudah berakhir masa tayangnya.
Baca Selengkapnya
Satpol PP DKI Jakarta menggaet pelajar untuk mencegah terjadinya tawuran dan tindakan melanggar aturan lainnya di DKI.
Baca Selengkapnya
Saat penganiayaan terjadi korban FF dipukul beberapa kali di bagian perut dan wajah.
Baca Selengkapnya
Peristiwa itu tak Satpol PP menyurutkan mereka. Justru semakin menggencarkan penertiban.
Baca Selengkapnya
Gatot menuturkan, saat ini lebih dari 100 anggota di PP Polri.
Baca Selengkapnya
Belum diketahui apa motif dari dua anggota tersebut yang ikut dalam aksi penyerangan tersebut.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi