Satpol PP DKI Copot 2.792 Atribut Parpol, Ini Alasannya

Selain mengganggu estetika kota, keberadaan atribut parpol di Flyover juga membahayakan pengguna kendaraan.

Ketentuan waktu untuk pemasangan atribut, yakni empat hari sebelum kegiatan dan dua hari setelah kegiatan (H-4 hingga H+2).

Pemprov DKI Jakarta memastikan penertiban spanduk partai politik dilakukan merata tanpa diskriminasi. Spanduk yang melanggar masa izin akan diturunkan.

Ia menekankan bahwa aturan ini berlaku untuk semua pihak, tanpa pengecualian, termasuk partai politik yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.

Total, mereka menurunkan 109 atribut bendera dari berbagai ormas.

Dalam penurunan terhadap APK tersebut, Bawaslu dibantu TNI Polri serta Satpol PP.

Berbagai atribut kampanye yang bertebaran dan menyebabkan pemandangan kota terlihat kumuh akhirnya mukai ditertibkan.

APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Tidak sedikit baliho caleg juga bendera parpol mengganggu pengendara yang melintas

Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi mengatakan, berdasarkan hasil pendataan ada sekitar 33.709 APS yang tersebar di wilayahnya.

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menertibkan alat peraga partai politik berbentuk bendera di kawasan Jalan Raya Bogor.

Alat peraga kampanye (APK) jenis bendera masih terlihat memenuhi pembatas jembatan layang Mampang.

Polda Metro Jaya mendorong masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar aturan.

Ada ratusan bendera parpol terpasang di pembatas plastik jalur sepeda (stick cone) di Jalan Rasuna Said.

Pembuat menyebut mengalami kenaikan 30 persen dari tahun sebelumnya.

Mahasiswa merusak baliho dan spanduk kampanye itu karena kecewa caleg hanya menebar janji palsu setiap 5 tahun sekali, tepatnya menjelang pemilu.

Erick Thohir tampak lebih dahulu tiba di lokasi acara HUT PAN. Disusul Prabowo.

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Sejumlah Ketua Umum Partai Politik hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Salah satunya adalah citra PSI yang dianggap lebih segar, terbuka, dan relevan dengan tantangan politik saat ini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat aktif menggandeng partai politik untuk bersama-sama membangun pendidikan politik Sulbar yang lebih baik, demi stabilitas dan partisipasi demokrasi yang berkualitas.