PTM 100 Persen dan Titik Balik Dunia Pendidikan Melatih Karakter

Buka tutup sekolah di masa pandemi Covid-19 menjadi berdampak terhadap menurunnya daya belajar dan learning loss para peserta didik. Idealnya belajar, peserta didik dapat hadir di kelas dengan kapasitas 100 persen.

Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 50 persen, setidaknya memecah konsentrasi guru dalam menyampaikan pelajaran. Guru memiliki tanggung jawab menyampaikan pelajaran kepada peserta didik PTM namun secara bersamaan peserta didik dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) memiliki hak mendapatkan pelajaran yang sama.

"Yang paling efektif adalah, pembelajaran 100 persen dibanding 50 persen karena fokus guru tidak terpecah," kata Taga kepada merdeka.com, Kamis (7/4).

Seiring dengan pelandaian kasus positif Covid-19 di Jakarta, sekaligus status PPKM di ibu kota telah berada di Level 2, pemerintah mengizinkan untuk menerapkan PTM 100 persen. Namun demikian, para wali murid tetap diizinkan jika memilih PJJ.

Hal ini merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Keputusan 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dalam SE tersebut, berisi pernyataan bahwa orang tua atau wali peserta didik riberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau PJJ.

Taga menyampaikan, jika sewaktu-waktu terdapat kasus konfirmasi positif Covid-19 di sekolah, standar prosedur yang dilakukan sama dengan PTM dengan kapasitas 50 persen. Ada dua prosedur yang dilakukan sekolah saat mendapatkan konfirmasi kasus positif Covid-19, pertama; kasus yang ditemukan sekolah secara mandiri. Artinya, wali murid melaporkan bahwa peserta didik terkonfirmasi positif Covid-19.

Menghadapi kondisi tersebut, sekolah diminta bergegas berkoordinasi dengan pihak Puskesmas dilakukan pelacakan kontak erat.

"Dan menghentikan dulu PTM di kelas dialihkan ke PJJ," kata dia.

Durasi PJJ tergantung dengan temuan kasus dari hasil pelacakan oleh Puskesmas. Taga menyebutkan, jika kasus tidak lebih dari 3 orang, maka PJJ cukup dilakukan 5 hari.

"Kalau ada penularan sampai banyak maka PJJ sampai 14 hari," jelasnya.

Standar prosedur kedua adalah active case finding (ACF) yang dilakukan Dinas Kesehatan. Taga menyampaikan, dari hasil koordinasi dengan Puskesmas dan sekolah, Dinas Kesehatan turut aktif melakukan pelacakan kasus di sekolah tersebut. Apabila dari satu sekolah kasus terkonfirmasi di bawah 5 persen, maka kelas yang terdapat kasus konfirmasi Covid-19 saja yang ditunda pelaksanaan PTM.

Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema menyampaikan, buka tutup sekolah di masa pandemi Covid-19 memang akan berdampak pada kemampuan dan psikologis peserta didik dalam belajar.

Namun, momentum ini sudah sepatutnya menjadi titik balik dunia pendidikan berbenah diri. Bukan hanya sekadar akademis, namun pandemi Covid-19 menuntut peserta didik dan tenaga pengajar agar saling sama-sama bertanggung jawab.

"Ini momen pendidikan dan tanggung jawab yang sesungguhnya, karena anak-anak tidak disiplin protokol kesehatan sehingga merugikan semua. Pembelajaran bisa dikejar, tetapi karakter yang rusak akan sulit diperbaiki," kata Doni.

Tanggung jawab yang ditekankan Doni, bukan sebatas saat berada di lingkungan sekolah, dan banyak pengawas dari pengurus sekolah. Kedisiplinan di rumah dan selama perjalanan pulang dari sekolah menjadi latihan jujur terhadap diri sendiri.

"Sikap bertanggung jawab, peduli pada yang lain akan memperlancar pembelajaran di sekolah dan tanggung jawab ini bukan sekadar kalau diawasi, melainkan diri sendiri yamg mengawasi. Jujur, ini penting bagi keberhasilan siswa dalam hidup bersama dan profesional," ungkapnya.