Minta segera diusung jadi cagub DKI, Ahok dikritik politisi PDIP

Setahun jelang Pilgub DKI Jakarta, hubungan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan PDIP semakin renggang. Isu deparpolisasi hingga permintaan Ahok agar partai besutan Megawati itu segera mengusungnya menjadi bakal calon gubernur di Pilgub DKI menjadi penyebabnya.Karena hal ini, beberapa politisi PDIP mengkritik. Ahok dinilai tidak mengindahkan aturan yang selama ini dipegang teguh oleh PDIP.Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menyebut bila Ahok berusaha merusak tatanan PDIP. Hal tersebut lantaran Ahok sempat mendesak agar PDIP memberi keputusan agar segera mengusungnya."Ahok melakukan dekonstruksi nihilisme. Pak Ahok melakukan perombakan. Kita akui Pak Ahok ini fenomena baru, ini akan merusak tatanan. Pak Ahok memberikan deadline pada PDIP, ini yang kita bilang ada upaya dekonstruksi dari sistem yang kita bangun," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).Andreas menjelaskan bahwa memang demokrasi yang baik ialah ketika partai politik berjalan sehat. Maka dari itu sejauh ini partai politik selalu berproses untuk memperbaiki diri dengan memperbaiki sistemnya."Tapi ketika dia (Ahok) masuk suatu sistem yang bagus, dia akan mengalami resistensi. Itu suatu yang normal. Kita bukan bilang deparpolisasi tapi ada kecenderungan gejala parpol tidak penting yang penting jadi gubernur. Kalau gitu apa artinya parpol," tuturnya.

Andreas mengakui kinerja Ahok sudah baik. Namun dia berharap agar tak ada upaya merombak aturan dalam partai tertentu."Ketika masuk jalur parpol itu ada aturan main di parpol PDIP. Kami punya mekanisme proses penjaringan, penjaringan beberapa tahapan baru keputusan itu sampai bulan Juli," ujarnya.PDIP juga mengklaim bahwa mereka tidak pernah meninggalkan Ahok. Justru Ahok sendiri lah yang memutuskan untuk maju lewat jalur independent dengan menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono."Selama ini kita tidak pernah menutup pintu. Yang meninggalkan PDIP Ahok. Pintu tetap terbuka, dia pergi, ya mau gimana," kata Andreas.Andreas menuturkan, sampai saat ini mekanisme penjaringan bakal calon masih diproses di internal partainya. Namun PDIP tak khawatir ditinggal Ahok. Alasannya, partainya punya stok kader yang bisa diandalkan."Ahok milih independen, kita hargai itu. PDIP akan tetap berjalan. Stok calon kader yang ada. Ada cukup nama. Ada Djarot (Saiful Hidayat) , Risma (Tri Rismaharini), Boy (Sadikin), Ganjar (Pranowo)," tuturnya.Meski punya stok kader, PDIP tidak menutup kemungkinan memberikan dukungan ke figur dari luar partai. Hal tersebut akan dipertimbangkan dengan melihat rekam jejak dan elektabilitas.

"Kita tetap menjalankan sistem yang ada di PDIP. PDIP akan terbuka dan bicara dengan parpol bersama mendukung siapa yang kita jagokan, PDIP bukan partai tertutup walaupun kita bisa mengusung sendiri," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP PDIP, Sukur Nababan. Menurut Sukur, jika ingin diusung PDIP, Ahok tidak bisa sembarangan sebab ada mekanismenya."Terkait Ahok, saya mau tegaskan, dia bukan anggota PDIP. Di kami, calon harus mendaftar ke struktur kepengurusan partai. Teman Ahok kerja buat Ahok. Tapi PDIP bukan bekerja untuk Ahok. Nah PDIP kan tak bisa menepikan banyak nama seperti Ahok sendiri, Risma, Ganjar, Djarot, dan lain-lain. Jadi kami tak bisa menyingkirkan nama-nama itu begitu saja," ujar Sukur.Sukur juga minta PDIP tidak dibenturkan dengan Ahok. Menurut Sukur membenturkan PDIP dengan Ahok justru memperlemah PDIP."Jangan digiring PDIP berhadapan dengan Ahok. Salah, jangan dikerdilkan PDIP dong," tuturnya.Ahok sendiri yang memutuskan bakal bertarung di jalur independent mengaku pasrah bila dukungan KTP dari temanAhok tidak cukup."Kalau memang temanAhok enggak mampu, saya mau maksa gimana? Tergantung warga DKI, kan temanAhok enggak bisa orang maksa-maksa isi KTP," kata Ahok.Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, dia tidak terlalu ambil pusing soal pengumpulan KTP. Jika syarat pengumpulan dari KPUD tidak terkumpul, dirinya tidak akan maju dalam pilgub."Ya udah lah, pokoknya saya cuma konsentrasi saja sekarang memberesi anggaran APBD 2016 perubahan harus bagus. Yang 2017 harus bagus," jelasnya.Sebelumnya, Ahok memberi deadline kepada Teman Ahok untuk segera memverifikasi ulang 770.867 KTP dukungan hingga Juni 2016 ini. Jika tidak, Heru pasti tak bisa dicalonkan dan Ahok sendiri bakal tak diusung oleh parpol."Kalau sampai Juni enggak signifikan, ya mohon maaf, Heru tak bisa berhenti, saya pun di ujung tanduk nih. Kalau partai marah, artinya partainya gak calonkan saya," tukas Ahok.