Ngambek gara-gara lahan, Ahok masa bodoh soal Asian Games

Indonesia lebih kurang tiga tahun lagi menjadi tuan rumah perhelatan olah raga terbesar di negara-negara Asia atau Asian Games 2018. DKI Jakarta dan Palembang ditunjuk sebagai tempat perlombaan berlangsung. Pelbagai persiapan bahkan telah dikebut pengerjaannya.Masalah persiapan kini melanda DKI Jakarta. Basuki T Purnama alias Ahok, sebagai gubernur tengah geram. Dia merasa sulit mendapat lahan guna pembangunan kampung atlet. Akhirnya Ahok pun ngambek.Kini dia seolah ogah memikirkan keberlangsungan persiapan Asian Games 2018. Padahal, sebelum terbelit masalah, Ahok termasuk sosok semangat menyambut ajang itu. Kini dia berharap DKI Jakarta tidak menjadi tuan rumah. Kenapa?

Ahok berdalih tengah fokus urus masalah banjir ibu kota. Terutama untuk melakukan normalisasi sungai dan sampah. "Daripada urus Asian Games 2018 mending urusin ibu kota Jakarta bagaimana biar enggak banjir, enggak ada sampah, normalisasi kali diberesin, bangun rumah susun sebanyak mungkin, perizinan cepat, lampu-lampu dibagusin, fokus itu aja," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.Pikiran Ahok yang berubah diduga dipicu keputusan DPR menolak lahan di Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk dijadikan Kampung Atlet. Padahal ide itu merupakan rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK.Bekas politisi Partai Gerindra itu sebenarnya tengah kebingungan mencari lahan. Apalagi setelah penolakan lahan berasal dari DPR.Ahok mengklaim, proses lelang sudah berjalan dengan baik. Bahkan sudah ada pemenang kontraktornya PT Wijaya Karya, dan desain (rancangan) pun sudah rampung."Kita tinggal groundbreaking kapan saja, tanahnya ada enggak? Enggak ada, itu yang jadi masalahnya," tegasnya.Kisruh Ahok dengan DPR membuat Menteri Sekretaris Negara Pratikno sampai turun tangan, setelah berencana menghibahkan lahan D10 Kemayoran ke Pemprov DKI Jakarta untuk dibangun kampung atlet. Dia meminta DPR, khususnya Komisi II, segera meloloskan proyek ini."Karena masih ada pertanyaan dari Komisi II perihal hibah maka naskah hibah tersebut sampai sekarang belum ditandatangani. Perkenankan kami memohon pada komisi II DPR," Pratikno, Jumat, 18 Desember 2015.Menurut Pratikno, pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan Asian Games ke-18 secara sukses, baik dari infrastruktur fisiknya, sisi penyelenggaraan dan prestasinya.

Dari sisi penyediaan infrastruktur fisik negara harus menyiapkan sport venues dan tempat penampungan bagi para atlet sesuai dengan standar Olympic Council of Asia.Selain itu, Pratikno juga setuju pemanfaatan Wisma Atlet seusai Asian Games diperuntukkan sebagai rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Keinginan Ahok memang dapat protes keras DPR. Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan melihat ada pelbagai pelanggaran hukum dilakukan Ahok dan Pratikno."Keputusan Gubernur DKI 1118 (tahun) 2015, wong tanahnya belum pasti, proyeknya belum pasti tiba-tiba gubernur sudah menerbitkan penugasan kepada Jakpro, negara ini bisa dikondisikan sama Ahok? Ini bukti negara kalah oleh penguasa. Semuanya dianggap enteng melanggar hukum. Padahal izin presidennya belum ada," ujar Arteria dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mensesneg dan Pemprov DKI Jakarta di Kompleks Parlemen, Jumat, 18 Desember 2015.Arteria menyatakan bahwa Ahok telah mengangkangi izin Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Padahal lahan tersebut diyakininya masih belum beres perizinannya. "Kok Ahok bisa yakin akan mendapatkan izin dari presiden. Lahan ini belum ok, lahan ini punya Pak Yandriabeng Yaporti, masih belum clear sampai saat ini kok tiba-tiba sudah jalan. Kemudian ada memo lagi, lahan masih dalam proses penyelesaian apa yang mau kita urus katanya begitu. Ahok mau pake tangan negara untuk nyingkirin Tanri Abeng," ungkapnya.Politikus PDIP itu berjanji akan membawa masalah ini kepada aparat penegak hukum untuk menindak Ahok. "Ini kalau bisa bukan masalah RS Sumber Waras, ini diperiksa juga. Jangan pansus, nanti teman-teman masuk angin. Langsung saja kejaksaan," terangnya.