Ahok: e-budgeting siap diterapkan tahun depan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan kebijakan E-budgeting telah siap untuk diterapkan. Saat ini, Pemprov DKI tengah mematangkan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk waktu penerapannya."Kita sudah putuskan, kita mau masukan e-budget ketika mulai membahas dengan DPRD. Kita engga mau setelah DPRD bahas baru kita olah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).Menurut Ahok, semua persiapan terkait penerapan e-budgeting sudah rampung. Nantinya, dalam kebijakan tersebut semua transparansi mengenai anggaran Pemprov DKI dapat dibaca semua pihak."Tahun ini bisa siap. Semua sudah ada angkanya. Jadi susun anggaran nanti bisa cepat sekali," kata dia.Ahok menjelaskan penghematan atas penerapan kebijakan tersebut dapat mencapai triliunan rupiah. Selain itu, pembelian bahan-bahan makanan seperti gula pasir dan alat tulis akan tercatat di e-budgeting."Alat tulis bisa Rp 1 triliun (penghematannya). Nanti bisa ketahuan satu DKI beli gula pasir habis berapa. Itu sistem. Dulu di cek satu-satu engga dapat. Karena tidak dikontrol di sistem," jelas dia.Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Jayanti menegaskan penerapan komponen-komponen e-budgeting yang paling sulit. Alasannya, membutuhkan kode dalam setiap unit SKPD-nya."Itu membutuhkan waktu. Harus rinci. Beda-beda pertamanan beda, PU beda. Kita terus menerus. Kita sudah tiga minggu. Puluhan ribu item. Terus nanti per kegiatan DPA," kata Endang.Sekadar mengingatkan, e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik diyakini dapat menghindari penyelewengan anggaran. Pasalnya, hanya pimpinan wilayah seperti gubernur saja yang dapat mengubah dan mengetahui password penyusunan anggaran tersebut.