Pro Kontra Anggaran Pakaian Dinas DPRD DKI Jakarta dan Pin Emas

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pengadaan baju dinas dan atribut anggota DPRD DKI baru dengan total dana senilai Rp 4.984.280.730. Angka ini dinilai sangat fantastis. Terlebih ada anggaran pin emas untuk anggota DPRD periode 2019-2024.

Khusus anggaran pin emas menjadi sorotan dan menuai pro dan kontra karena nilainya yang mencapai miliaran. Berikut ini rincian anggaran pakaian dinas DPRD DKI Jakarta yang menuai kontroversi:

Anggaran Pin Emas

Dalam laman apbd.jakarta.go.id, terdapat beberapa nomenklatur dalam mata anggaran 'Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya'. Dalam nomenklatur Pin Emas Anggota DPRD, Pemprov DKI menganggarkan Rp1.332.351.130. Sementara itu untuk nomenklatur Industri Tekstil, dianggarkan Rp3.669.600.

Ada dua jenis emas yang dianggarkan, yakni emas seberat 5 gram untuk 132 orang dengan anggaran Rp552.703.800. Sementara, emas seberat tujuh gram untuk 133 orang total Rp779.647.330. Emas yang dianggarkan ialah dengan jenis 22 karat dan harga per gram sebesar Rp761.300 per gram.

Selanjutnya dalam nomenklatur Pakaian Sipil Harian Anggota DPRD, dianggarkan Rp861.300.000. Kemudian, dalam nomenklatur Pakaian Sipil Resmi, Pemprov DKI menganggarkan Rp500.500.000.

Sehingga Total Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp2.697.820.730. Anggaran ini terdiri atas Pin Emas Anggota DPRD, Industri Tekstil, Pakaian Sipil Harian Anggota DPRD dan Pakaian Sipil Resmi.

Anggaran Pakaian Dinas Harian

Sementara itu, pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI terdapat anggaran untuk Pakaian Dinas Harian Anggota DPRD, tercatat Rp498.960.000. Kemudian untuk Pakaian Sipil Resmi, Pemprov DKI menganggarkan Rp500.500.000. Dan nomenklatur Pakaian Sipil Lengkap dianggarkan Rp1.287.000.000.

Secara keseluruhan maka Pemprov DKI menganggarkan Rp4.984.280.730 untuk kelengkapan pakaian dinas DPRD periode 2019-2024. Penganggaran ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fraksi PSI Menolak

Khusus pengadaan pin emas yang mencapai Rp1,3 miliar menuai pro dan kontra. Beberapa Fraksi DPRD menolak terkait anggaran pengadaan pin emas penolakan ini muncul dari PSI yang menilai anggaran pin emas ini yang dinilai terlalu besar, sementara masih banyak kebutuhan prioritas warga DKI Jakarta yang harus jadi perhatian.

"Kami menolak adanya penganggaran dan kami nanti secara teknis terutama saya siap mengembalikan pin emas tersebut. Itu bukan sebagai bentuk yang layak kami terima. Selain masih banyak warga DKI yang belum mendapatkan kesejahteraan sebagaimana layaknya," jelas Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, August Hamonangan, dihubungi Selasa (20/8).

"Kami juga harus menunjukkan dulu gimana kinerja kami dan emas bukanlah suatu bentuk penghargaan kepada kami. Kami perlu prestasi emas. Jadi bukan pinnya yang emas," lanjutnya.

PDIP Nilai Dana Pembelian Pin Emas Tak Berlebihan

Sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI, Fraksi PDIP Jakarta menilai tak masalah dengan anggaran pembelian pin emas, hal ini diungkap oleh Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono.

Gembong mengatakan, pengadaan pin telah berlangsung sejak sebelum Pemilu demokratis dilaksanakan pada 1999. Dan sejak dulu anggota dewan mendapatkan pin yang berbahan emas.

"Tapi pertanyaannya apakah ini hal yang berlebihan? Ini yang sepertinya tidak juga berlebihan karena ini hal yang biasa. Setiap pelantikan anggota baru memang akan mendapatkan dua pin itu. Dari zaman dulu seperti itu," kata Gembong.

Namun pernyataan Gembong berbeda dengan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih PDI Perjuangan Ima Mahdiah menegaskan dirinya menolak pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, nantinya apabila diizinkan, Ima yang juga staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu akan menjual pin emas yang diterima dan disumbangkan untuk aplikasi Jangkau. Adapun Jangkau adalah aplikasi yang diprekarsai Ahok untuk membantu manula, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

"Jika boleh dijual akan saya sumbangkan ke aplikasi Jangkau," ujar Ima saat dihubungi, Selasa (20/8).

Selain itu, Ima menyebut pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI harus dievaluasi. "Perlu dievaluasi ya," ucapnya.

Sekwan DPRD DKI: Tak Masalah jika Anggota Menolak

Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi, tidak mempermasalahkan apabila ada fraksi atau anggota di DPRD yang menolak pin emas untuk anggota Dewan.

Yuliadi menyatakan, pihaknya akan menyimpan pin emas tersebut untuk sewaktu-waktu ada pergantian anggota DPRD DKI Jakarta.

"Eggak masalah, nanti kita simpan. Sewaktu ada PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan kita nggak perlu bikin lagi. Persiapan kalau ada PAW, kan kita simpan," kata Yuliadi.