Ombudsman Minta Tidak Ada Penundaan Pemberian Bantuan Sosial di Jakarta
Merdeka.com - Ombudsman perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi Jakarta kembali melanjutkan distribusi bantuan sosial (Bansos) kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penundaan distribusi Bansos dikhawatirkan menurunkan kedisiplinan warga terhadap PSBB.
"Khawatir, dengan penundaan Bansos tersebut,maka kepatuhan warga khususnya yang paling terdampak semakin susut," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5).
Menurutnya, kacaunya pendataan merupakan hal yang kerap terjadi di setiap instansi. Hanya saja, sambung Teguh, selama koreksi data penerima Bansos tidak menyebabkan distribusi bantuan tahap dua oleh Pemprov DKI tertunda.
Justru, kata Teguh, Ombudsman mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang mendistribusikan Bansos meski terdapat kekeliruan data.
"Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI di PSBB tahap pertama dengan memberikan bantuan sosial di saat data belum sepenuhnya solid dan melakukan pembaharuan data, khususnya warga yang belum termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.
"Model pendistribusian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung ke penerima melalui RT/RW yang diikuti pendataan secara pararel lebih baik dalam menghimpun data terbarukan dibanding model pengiriman melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh Kemensos," tutup Teguh.
Diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara proses pendistribusian bantuan sosial (Bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Langkah ini diambil untuk evaluasi data penerima Bansos.
Sebagai pihak penyalur Bansos, Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring mengatakan, penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.
Jika pada tahap PSBB pertama jumlah penerima Bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga, jumlah Bansos tahap kedua dimungkinkan bertambah.
"Kemungkinan bertambah jumlah penerima Bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaAdapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaOmbudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaTinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca Selengkapnya