Nahas pasukan oranye, kena sanksi karena pose di spanduk Agus-Sylvi

Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti pemilihan kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017. Sesuai jadwal, pemungutan suara akan dilakukan Februari mendatang.Saat ini, tiga pasangan cagub-cawagub sedang mengikuti masa kampanye. Sampai seluruh tahapan pilkada selesai, seluruh PNS DKI Jakarta maupun honorer dan pekerja harian lepas (PHL) dilarang ikut berkampanye atau dengan atribut resmi mereka menyampaikan dukungan pada salah satu pasangan.Mereka diminta netral dan tidak terjebak dalam politik praktis. Jika ketahuan, mereka akan dikenakan sanksi tegas.Seperti dialami puluhan pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Kebersihan yang tergabung dalam pasukan oranye. Mereka kedapatan berpose di depan spanduk pasangan cagub-cawagub nomor urut 1, Agus-Sylvi, sambil mengenakan seragam dinas lapangan.Kadis Kebersihan DKI, Isnawa Adji, menjelaskan bagaimana awal mulanya pasukan oranye berjumlah 60 orang itu bisa berfoto di depan spanduk pasangan yang didukung Poros Cikeas itu."Nah hari Senin katanya (kejadiannya). Saya Selasa dapat foto jam 4 sore, ada 38 pekerja harian lepas badan air Kecamatan Kemayoran dan 25 di Johar Baru," jelasnya kepada wartawan, Kamis (24/11).Pada foto yang dia terima, puluhan PHL itu memakai pakaian dinas mereka saat bekerja di lapangan. Lengkap pula dengan sepatunya. "Mereka jam segitu memang mau apel biasanya pagi dan sore," sambungnya.Saat itu, lanjutnya, anak buahnya didatangi mantan PNS Dinas Kebersihan yang sebelumnya telah dipecat dari jabatannya. Pemecatan dilakukan karena yang bersangkutan memotong uang PHL. Kebetulan, katanya, informasi yang didapat, orang yang dipecat itu kini menjadi timses pasangan cagub-cawagub DKI nomor satu.Kemudian PHL itu seperti diatur berbaris sambil memegang spanduk Agus-Sylvi. Sebagian PHL ada yang berpose di atas alat berat.Isnawa mengaku langsung menyelidiki dan mengkroscek dengan anak buahnya di lapangan. Pengakuan mereka, kata Isnawa, foto bareng itu karena dipaksa."Mereka ngakuin, ada salah satu dari mereka ngeluh ke saya. Bahasanya dipaksa sama pemantau saya untuk ikut foto. Cuma saya bilang Anda kan sudah besar, sudah saya ingetin, kalau dipaksa kenapa ngacungin tangan dan ikut ketawa-tawa. Anda sebenarnya tahu kalau itu salah, ini resiko. Kemarin langsung sama wakadis di briefing semuanya," tegasnya.Puluhan PHL nya kini terancam disanksi hingga masa kontrak mereka selesai. Mereka juga dipastikan tak menerima gaji pada bulan ini"Saya sudah wanti-wanti sudah dua kali briefing eh malah terjadi lah ini di dua kecamatan. Akhirnya saya langsung lapor Pak Plt, Pak Plt bilang terima kasih ke saya karena langsung lapor. Saya sudah bikin laporan tertulis ke Pak Plt daftar nama-namanya kemudian saya tembuskan ke Kesbang dan inspektorat. Jadi mereka kita skorsing sampai akhir masa kontrak (Desember). Tetapi karena berkaitan dengan kampanye, akan kita lihat skorsing itu sampai dengan pelaksanaan pemilu," ungkapnya.

Kejadian tersebut sempat membuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, kaget."Saya membaca statement, pernyataan dari kepala dinas kebersihan. Bahwa itu digerakkan oleh tim sukses," ucap Djarot kepada awak media di Jalan KS Tubun II, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (24/11).Menurutnya, dengan temuan ini peran Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sangat penting untuk memberikan pencerahan dan penjelasan."Maksud saya, inilah pentingnya ada panwas, maupun bawaslu kalau ada temuan seperti ini mesti di tindaklanjuti supaya mereka-mereka yang diskorsing tidak ada menjadi korban. Kan mereka korban, siapa yang mengajak," lanjutnya.Djarot menambahkan, walaupun tidak ada pengaduan, menurutnya temuan seperti itu harus ditelusuri."Oleh karena itu panwas, meskipun tidak ada pengaduan tapi ini kan temuan harus ditelusuri, dipanggil. Kayak kemarin, temuan pak Walikota (Jakarta Barat) bertemu saya di pak haji Saman, itu ada pengaduan, itu kan baru. Meskipun tidak ada pengaduan kan harus ditindaklanjuti," katanya.Berbeda dengan Djarot, Ahok, sapaan Basuki, tak mau berkomentar banyak. Dia menyerahkan semuanya pada Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono."Saya enggak tahu, saya tidak ikut campur," kata Ahok.

Sedangkan pasangan Agus-Sylvi menegaskan tak pernah memanfaatkan PNS ataupun pekerja lepas di DKI untuk melakukan kampanye demi mendapatkan dukungan."Saya belum mengetahui secara persis, tentu saya bersimpati dengan mereka. Tapi saya tentunya ingin masyarakat kita dapat menikmati pesta demokrasi dengan baik," ucap Agus kepada awak media di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (25/11).Ditambahkan Juru bicara tim sukses Agus-Silvi, Rico Rustombi kehadiran pasukan oranye sebagai bagian dari keceriaan warga dalam proses demokrasi. Tim sukses tidak pernah mengakomodir PPSU dalam kampanye Agus-Sylvi."Tim Agus Silvi merasa simpati, belum pasti mereka pendukung dari paslon yang spanduknya mereka pegang (foto Agus-Silvi), teman-teman PPSU ingin merasakan keramaian kampanye sebagai pesta demokrasi," kata Rico di tempat sama.Sikap prihatin juga ditunjukkan cawagub pasangan Agus, Sylviana Murni. Meski menurutnya tidak ada yang salah dengan tindakan puluhan PPSU tersebut."Saya prihatin. Itu dia saya pikirin, kesalahannya di mana. Apa ada aturan tentang itu," ujar Sylviana di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat (25/11).Selain mengikuti kampanye Agus-Sylvi, pasukan oranye disebut menerima sejumlah uang dari tim sukses pasangan calon tersebut."Nanti akan ada tim yang melakukan penelusuran apa benar tim suksesnya kita. Apakah itu relawan, kita juga tidak bisa membaca saking cintanya relawan sama kita. Saya akan pelajari. Sebenarnya kan cuma PNS yang tidak boleh karena harus Netral, ini kan PHL," ujar Silvy.Pasangan Agus-Sylvi juga meminta PPSU tidak dipecat hanya karena foto mereka di depan spanduk. Namun sayangnya, nasi sudah menjadi bubur karena tindakan PHL dianggap melanggar."Saya kira itu yang akan kita berika sanksi. Sanksinya enggak ringan terpaksa skorsing tanpa gaji sampai akhir kontrak," tegas Plt DKI Jakarta, Sumarsono.