Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepada warga, Djarot janji segera relokasi makam di Menteng Dalam

Kepada warga, Djarot janji segera relokasi makam di Menteng Dalam Djarot blusukan ke Menteng Dalam. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat berjanji akan menyelesaikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini, pembangunan RPTRA belum selesai dan masih dalam tahap fondasi.

"RPTRA dibangun tapi belum jadi, akan ditindaklanjuti," kata Djarot saat blusukan di Menteng Dalam, Selasa (20/12).

Pernyataan Djarot ini mendapat tanggapan dari warga setempat. Warga mengeluhkan masih adanya sejumlah makam yang belum direlokasi dari pembangunan RPTRA itu.

Djarot berjanji akan segera merelokasi makam yang dimaksud.

"Nanti akan digali dan dikumpulkan kerangkanya untuk dimakamkan di tempat lain," jelas Djarot.

Djarot mengatakan, bagi warga yang ingin menjual lahannya bisa segera menghubungi pemerintah Provinsi DKI. Lahan itu akan dibeli untuk dijadikan RPTRA.

"Masyarakat boleh mengajukan kalau ada lahan yang dijual. Target kita adalah setiap kelurahan 1 RPTRA. Terutama tempat yang padat. Kalau ada masyarakat yang ingin jual nanti saya beli," kata Djarot.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, RPTRA itu nantinya bisa digunakan masyarakat umum. Baik untuk acara-acara pemerintah maupun acara pernikahan warga.

"RPTRA siap untuk masyarakat, buat pernikahan boleh juga," tukasnya.

(mdk/sho)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dirikan Tenda Hajatan di Tengah Rel Kereta Api, Warga Terancam Denda Rp15 Juta

Dirikan Tenda Hajatan di Tengah Rel Kereta Api, Warga Terancam Denda Rp15 Juta

Mengetahui ada kegiatan di lokasi terlarang, polisi segera membubarkan kegiatan tersebut.

Baca Selengkapnya
Usai Gempa, Jalur Pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu Ditutup

Usai Gempa, Jalur Pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu Ditutup

Masyarakat dan pendaki diharapkan dapat menaati kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila

Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila

Dampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya