Kejar target PAD Rp 38,12 triliun, Pemprov DKI akan hapus denda pajak kendaraan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyerahkan Raperda tentang Rancangan APBD 2018 sebesar Rp 77,1 triliun. Untuk mencapai angka tersebut maka Pendapatan Asli Daerah diharapkan mendapat sebesar Rp 38,12 triliun dari pajak daerah. Ini meningkat Rp 2,76 triliun atau 7,82 persen dari APBD 2017.

Berbagai pendekatan segera dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan PAD yang telah ditargetkan pada tahun 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah menyiapkan strategi-strategi khusus agar target dari penerimaan pajak dapat tercapai.

"Tentunya peningkatan compliance, kepatuhan dari pada pajak dengan penerapan petugas BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) yang jemput bola," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11).

Sementara itu, Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri juga telah menyiapkan strategi dengan cara menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Dia menambahkan, penghapusan itu bisa didapatkan oleh masyarakat dengan catatan tidak terkena razia. Namun, yang jelas, hal itu merupakan bentuk pemberian kemudahan melalui insentif bagi masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan pajak.

"Mulai tanggal 20 November hari ini, sampai 20 Desember, badan pajak melakukan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB. Tidak berlaku bagi wajib pajak yang terkena razia. Itu tahun ini," jelasnya.

Namun, selain penghapusan denda, sistem door to door tetap akan dilakukan pihaknya. "Penghapusan sanksi bareng. Harapannya masyarakat daripada kena razia, kena door to door, bayar sekarang aja sanksi bebas," tutup Edi.