Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi berpendapat, ia lebih senang jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif.

"Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6).

Politikus PDIP ini mengaku tidak paham apakah BLSM akan tepat sasaran atau tidak. Ia menilai, lebih baik bantuan tersebut diberikan untuk usaha-usaha produktif sehingga efeknya akan lebih terasa.

"Ngefeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," terangnya.

Adapun kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi, Jokowi enggan berkomentar. Ia meminta untuk menanyakan langsung kepada pemerintah pusat. "Enggak tahu, tanya pemerintah pusat," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengimbau agar warga yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan BBM naik, untuk tidak bertindak anarkis. "Ya demo-demo enggak apa-apa, terserah asal tidak anarkis," tandasnya.

Rencananya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun untuk pelaksanaan BLSM.