JK bela Jokowi soal interpelasi DPRD DKI
Merdeka.com - Rencana pengajuan hak interpelasi yang dilayangkan DPRD DKI pada Gubernur DKI Joko Widodo masih terus bergulir. Meski pun jumlah penandatangan sudah berkurang dari sebelumnya 32 orang, kini menjadi 25 orang masih bertahan.
Menanggapi ramainya isu interpelasi itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hal itu harusnya tidak perlu dilakukan. Sebab, tidak ada dasar kuat atas pengajuan itu.
"Jadi nggak perlu ada interpelasi gitu," kata pria yang akrab disapa JK itu usai bertemu Wakil Presiden Iran Muhammad Javad Ali Akbari di kantor PP-DMI, Jakarta, Selasa (28/5).
JK menilai, jika pengajuan hak interpelasi karena sejumlah permasalahan program Kartu Jakarta Sehat (KJS), dia menyarankan sebaiknya Jokowi dan DPRD DKI duduk bersama dengan kepala dingin. JK yakin ada solusi terbaik sebagai jalan keluar persoalan ini.
"Setiap program ada tantangannya, dan ini perubahan yang drastis dari Jokowi. Dana ditambahin kan pasti beres," saran JK.
Meski demikian, dia meminta Jokowi tetap serius menjalankan program KJS agar ke depannya masalah serupa tak terus terulang.
"Sembari jalan harus diperbaiki," tegas JK.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaSebanyak enam tanggul jebol pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah pada Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaSebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca Selengkapnya