DPRD DKI Minta Polisi Ikut Cegah Mafia di Program DP Nol Rupiah

Senin, 29 Juli 2019 20:34 Reporter : Merdeka
DPRD DKI Minta Polisi Ikut Cegah Mafia di Program DP Nol Rupiah Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP nol Rupiah di Klapa Village Jakarta. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Program rusunami DP 0 Rupiah sempat diminati oleh kaum menengah ke atas. Kepala UPT Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan menyatakan, sejumlah peminat rumah subsidi tersebut diketahui memiliki kendaraan mewah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus pun meminta agar polisi dan Inspektorat DKI kembali mengecek pembeli unit rumah yang menggunakan skema DP 0 rupiah.

Bestari berpendapat, langkah tersebut adalah tindakan preventif dari DKI untuk mencegah hadirnya mafia perumahan.

"Saya kira inspektorat DKI beserta jajaran Polda harus melakukan penyelidikan dan investigasi terkait keberadaan mafia-mafia. Mereka yang menjadi calo pembelian rumah DP 0 rupiah untuk diperdagangkan suatu saat nanti," kata Bestari saat dihubungi, Senin (29/7).

Berdasar pengalaman kasus rusunami, Bestari menyebut biasanya ada mafia yang kerap membeli unit rumah murah dalam jumlah banyak untuk kembali disewakan dengan harga tinggi.

"Buat disewa-sewain. Itu boleh disebut sebagai mafia. Jadi Pemda DKI harus memberantas mafia pembelian rumah DP 0 rupiah diajukan oleh orang-orang yang berkemampuan tinggi," kata Bestari.

Bestari pun berpesan agar DKI lebih selektif dalam melakukan verifikasi. Setiap warga yang memiliki gaji lebih dari standar tidak boleh memiliki unit rumah murah itu.

"Itu kan diprioritaskan untuk orang-orang berkemampuan rendah, jadi pada tahapan seleksinya agar pemerintah daerah dalam hal ini dinas perumahan harus dan betul-betul selektif dan mengabaikan orang yang inilai punya kemampuan lebih atau bahkan gajinya di atas Rp 20 juta untuk tidak mengambil di situ," tandasnya.

Sebelumnya, Dzikran mengatakan pihaknya menemukan calon pembeli yang memiliki -kendaraan mewah seperti Alphard hingga Porsche. Hal itu diketahui dari saat melakukan penelusuran aset dan keuangan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Semua peminat yang memiliki barang mewah tersebut tidak diloloskan oleh tim seleksi. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini