Anggota DPRD DKI Ungkap Banyak Warga Mengeluh Belum Dapat BST

Sabtu, 13 Maret 2021 13:38 Reporter : Yunita Amalia
Anggota DPRD DKI Ungkap Banyak Warga Mengeluh Belum Dapat BST Warga Jakarta yang menolak vaksin siap-siap didenda. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Distribusi bantuan sosial tunai (BST) DKI Jakarta telah dimulai pada Jumat (12/3), melalui transfer ke rekening Bank DKI. Namun masih ada warga mengaku belum mendapat pencairan BST.

"Waktu reses banyak warga mengeluh tentang dana BST yang sampai sekarang belum cair," kata anggota DPRD Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, Sabtu (13/3).

Dia mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta agar mempercepat penyaluran dana BST kepada masyarakat yang mengalami dampak Covid-19. Dia pun mempertanyakan penyebab keterlambatan distribusi BST. Meski sejatinya Dinas Sosial menjelaskan ada penundaan terjadi karena ada pembaruan data penerima manfaat.

"Katanya BST ini cair setiap bulan, mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021. Tapi ini sudah pekan keduanMaret belum juga, jangan sampe telat lah," tambahnya.

Anggota Komisi A DRPD DKI ini juga meminta Dinas Sosial memperbaiki sistem distribusi BST, agar bantuan sebesar Rp 300 ribu yang diberikan per kepala keluarga per bulan selama 4 bulan itu tepat sasaran, baik penerima maupun penggunaannya.

"Pendataannya harus akurat, tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan," imbuh Bung Lukman.

Karena ia mendapat informasi, banyak penerima BST yang tidak menggunakan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok sebagaimana mestinya.

"Malah saya dengar ada yang memakai dana BST untuk bayar cicilan. Nah ini jadi pertanyaan juga, mungkin ada yang salah dengan pendataan penerima dan pengawasannya," kata Lukmanul.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pemuktahiran data penerima BST.

Proses pemutakhiran data membuat pencairan BST tahap dua tertunda dari jadwal yang seharusnya pada Februari 2021.

"Penundaan dilakukan karena ada perubahan data seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah dari Kota Jakarta, perubahan status perkawinan dan lain-lain," kata Ariza.

Tidak hanya itu, jumlah penerima manfaat juga ikut berkurang sebanyak 186.882 KK. [cob]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini