Merdeka.com - Vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Cina awal Desember lalu, kini masih dalam tahap uji coba. Meski begitu, Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring, Kamis (24/12) lalu, menegaskan pemerintah terus melakukan koordinasi agar distribusi segera terlaksana.

Sebelum vaksin Sinovac ini sampai di Indonesia, muncul kabar soal kebijakan pemberian sanksi bagi warga yang menolak vaksin. Kebijakan ini datang dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2020.

Daerah Punya Wewenang Beri Sanksi Tolak Vaksin

Dalam Perda yang berisi 25 pasal tersebut, disebutkan adanya sanksi bagi warga yang menolak untuk tes PCR dan vaksin.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta," tulis salah satu pasal dalam peraturan tersebut.

Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Tak sedikit pihak yang ingin mengaji ulang peraturan yang ditetapkan pada 12 November 2020 lalu ini. Menanggapi hal tersebut, Wiku memberikan penjelasannya.

Lewat keterangan pers yang dilansir dari laman Satgas Covid-19, Wiku menegaskan, ada kemungkinan pemberian sanksi bagi warga yang menolak vaksin. Namun, wewenang pemberian sanksi dikembalikan lagi ke pemerintah daerah masing-masing.

"Pada prinsipnya, sanksi adalah wewenang pemerintah daerah dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam vaksinasi," jelas Wiku, Kamis (24/12).