Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Akur dengan Pemerintah Pusat, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita Mundur dari TNI

Tak Akur dengan Pemerintah Pusat, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita Mundur dari TNI Didi Kartasasmita saat diwawancarai jurnalis asing. IPPHOS©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketika Jakarta meminta Panglima Komandemen Jawa Barat kooperatif dengan Sekutu, Didi Kartasasmita tak melakukannya. Dia lebih memilih untuk berhadapan langsung dengan pemenang Perang Dunia II itu.

Penulis: Hendi Jo

Ketika menjadi Panglima Komandemen Jawa Barat, Didi Kartasasmita tak sepenuhnya setuju dengan kebijakan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang memilih jalur kompromi dengan pihak Sekutu.

Ketika Inggris dan pemerintah pusat di Jakarta meminta pasukannya untuk mundur dari wilayah selatan Bandung, dengan tegas Didi menolaknya.

"Tidak bisa. Saya tidak bisa menyuruh mereka mundur dari Kota Bandung," jawab Didi seperti diungkapkan dalam otobiografinya, Didi Kartasasmita, Pengabdian Bagi Kemerdekaan (disusun oleh Tatang Sumarsono).

Mengadili Nasution

Sjahrir sendiri dikabarkan kecewa berat dengan penolakan yang dilakukan oleh Didi. Rupanya dengan mengindahkan permintaan Inggris, dia berharap ada kemenangan politik yang berhasil diraihnya. Namun Didi tidak sepakat dengan pandangan itu. Menurutnya, kemenangan politik itu tidak sepadan dengan pengorbanan militer yang harus dialami TRI.

"Kalau kita mundur begitu saja, pasti kita dicemooh dunia," ujar Didi.

Keputusan Didi untuk tetap bertahan dan patuh terhadap perintah Markas Besar Tentara di Yogyakarta ternyata 'dimentahkan' oleh Panglima Divisi III Kolonel A.H. Nasution. Karena merasa terjepit antara permintaan Yogyakarta dan permintaan Jakarta, dia membuat keputusan sendiri: meninggalkan selatan Bandung sambil menjalankan aksi bumi hangus.

Soal itu sempat membuat berang Didi. Usai pembumihangusan Bandung, Didi memerintahkan kepala staf-nya (Kolonel Hidajat Martaatmadja) untuk “mengadili” Nasution. Lalu apa kata Nasution sendiri kepada Hidajat?

"Panglima Komandemen dan MBT harus tahu: saya tak mungkin mengorbankan 4 batalyon saya dengan persenjataan tak lebih dari 100 pucuk senapan untuk menangkis sebuah divisi Inggris berjumlah 12.000 prajurit yang sangat terlatih," demikian tangkis Nasution seperti terbuhul dalam otobiografinya, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid ke-1: Kenangan Masa Muda.

'Tindakan Mereka Melukai Hati Saya'

Perseteruan Didi dan MBT dengan Nasution kemudian ditengahi oleh Kepala Staf TRI Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo yang merupakan senior mereka saat di KNIL. Dalam suatu kunjungan ke markas Komandemen Jawa Barat di Purwakarta pada Mei 1946, Oerip menyatakan bahwa keputusan yang telah Nasution ambil terkait Bandung adalah keputusan yang terbaik.

Didi sendiri harus menuai ketidakpatuhannya kepada Jakarta. Ketika Komandemen Jawa Barat dibubarkan, otomatis nama Didi tergeser, digantikan oleh Kolonel A.H. Nasution yang merupakan juniornya. Karier Nasution lantas terus menanjak. Setelah menjabat sebagai Panglima Divisi I Siliwangi (nama pengganti Komandemen Jawa Barat), dia didapuk menjadi Komandan Markas Besar Komando Djawa (MBKD).

Didi menyebut Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin lebih munyukai para juniornya. Itu disebabkan para senior eks KNIL seperti dirinya dan Hidayat dianggap “kurang revolusioner”. Dia juga tak menafikan bahwa di antara eks KNIL sendiri terdapat friksi antara kelompok tua (sebagian besar alumni KMA Breda) dengan kelompok muda (lulusan KMA Bandung dan CORO, sekolah perwira cadangan KNIL).

"Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah pusat," ujar Didi.

Nyatanya karier Nasution sendiri semakin meroket. Ketika pemerintahan Amir Sjarifuddin jatuh dan digantikan oleh Mohammad Hatta, Nasution didapuk sebagai Kepala Staf TNI, menggantikan Suryadi Suryadarma.

Menurut Didi, langkah para tokoh sipil itu sudah sangat keterlaluan dan membuatnya kecewa. Terlebih saat Hatta mencopot Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dari jabatan Kepala Staf TNI dan digantikan justru oleh Nasution.

"Tindakan itu betul-betul melukai hati saya," ungkapnya.

Didi bisa menerima jika pengganti Oerip adalah Suryadarma, teman seangkatannya di KNIL. Namun, jika pemerintah mengangkat Nasution sebagai Kepala Staf TNI, itu menyalahi prosedur ketentaraan. Kata Didi, seorang opsir yang 'dilompati' juniornya otomatis dia harus mengundurkan diri, karena dianggap sebagai opsir yang tidak becus melaksanakan tugas.

"Itulah yang menyebabkan saya minta mundur dari TNI," ujarnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Bintang 2 TNI Peraih Adhi Makayasa Tinggalkan Jabatan Komandan Polisi Militer, ini Sosok Penggantinya

Bintang 2 TNI Peraih Adhi Makayasa Tinggalkan Jabatan Komandan Polisi Militer, ini Sosok Penggantinya

Momen serah terima jabatan (sertijab) Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI

Baca Selengkapnya
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
Diduga Malpraktik Tata Kota, Komunitas Pesepeda B2W Gugat Pj Gubernur Jakarta Heru Budi ke PTUN

Diduga Malpraktik Tata Kota, Komunitas Pesepeda B2W Gugat Pj Gubernur Jakarta Heru Budi ke PTUN

Pj Gubernur DKI Heru dianggap tidak mampu menjamin keamanan para pesepeda di ibu kota

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan

Jokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan

"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"

Baca Selengkapnya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.

Baca Selengkapnya