Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Sorotan Tajam Dunia terhadap Standar Keamanan Laut Indonesia

KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, Rabu (2/7/2025), menewaskan 4 orang. Diduga akibat kebocoran mesin, insiden ini soroti standar keamanan laut.

Tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli 2025, tidak hanya mengguncang masyarakat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Insiden ini membuka kembali luka lama tentang lemahnya standar keselamatan transportasi laut di tanah air, yang menurut media asing telah menjadi "pola berulang" dalam sejarah maritim Indonesia. 

Kronologi Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya

KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat menyeberang dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Kapal tersebut berlayar sekitar pukul 22.56 WIB dan mengalami kondisi darurat atau distress pada pukul 23.20 WIB. Hanya berselang 15 menit kemudian, tepatnya pukul 23.35 WIB, kapal dilaporkan tenggelam.

Kapal ini mengangkut 65 orang, yang terdiri dari 53 penumpang, 12 kru kapal, serta 22 unit kendaraan termasuk truk-truk besar. Menurut laporan Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, kapal diduga tenggelam karena cuaca buruk dengan gelombang laut mencapai 2–2,5 meter dan arus laut yang kuat.

Proses Evakuasi dan Jumlah Korban

Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) segera digelar sejak tengah malam, melibatkan Basarnas, TNI/Polri, Syahbandar, KPLP, ASDP, dan instansi terkait lainnya. Hingga Kamis pagi, 34 korban telah ditemukan, dengan rincian 30 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Proses pencarian masih berlangsung hingga saat ini.

Di tengah upaya penyelamatan, suasana haru menyelimuti Posko Pelabuhan ASDP Ketapang, tempat keluarga korban berkumpul menanti kabar. Salah satunya adalah Teguh, yang kehilangan kakak iparnya yang baru bekerja di kapal sebagai penjaga kantin. “Kami masih menunggu jenazah kakak ipar saya,” ujarnya penuh kesedihan.

Sorotan Media Asing: Kecelakaan Laut Indonesia Bukan Hal Baru

Tragedi ini tidak luput dari perhatian media asing, seperti yang dilaporkan oleh AFP melalui South China Morning Post (SCMP). Dalam artikel tersebut, mereka menulis bahwa kecelakaan laut sudah menjadi kejadian umum di Indonesia, "sebagian besar karena standar keselamatan yang rendah, ditambah faktor cuaca buruk."

SCMP bahkan menyinggung beberapa kecelakaan serupa sebelumnya:

1. Maret 2025: Sebuah kapal yang membawa 16 orang terbalik di perairan Bali, menewaskan seorang perempuan asal Australia.
2. 2022: Kapal feri yang membawa lebih dari 800 orang kandas di perairan dangkal Nusa Tenggara Timur dan terjebak selama dua hari.
3. 2018: Lebih dari 150 orang tewas ketika kapal feri tenggelam di Danau Toba, Sumatra.

Sorotan dari media internasional ini seakan menjadi tamparan bagi Indonesia yang belum mampu memperbaiki sistem keselamatan transportasi laut meski berkali-kali menelan korban jiwa.

Pemerintah dan Reaksi Resmi

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyampaikan bahwa pihaknya menyelidiki insiden ini secara menyeluruh dan memastikan setiap langkah penyelamatan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Ditjen Hubla menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini dan memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan keselamatan jiwa,” tegas Masyhud.

Pemerintah juga telah membuka Posko Terpadu Penanganan Evakuasi di Kantor ASDP Cabang Gilimanuk untuk mempermudah koordinasi dan informasi bagi keluarga korban.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, meski sedang menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi, tetap memantau perkembangan dari Tanah Suci. Ia langsung memerintahkan Basarnas dan seluruh jajaran terkait untuk mengutamakan penyelamatan korban.

“Dari Tanah Suci, Beliau langsung memerintahkan kepada jajaran Basarnas dan badan terkait untuk segera melakukan tanggap darurat penyelamatan para penumpang dan kru secepat mungkin,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

KMP Tunu Pratama Jaya diketahui bukan dikelola oleh ASDP langsung, melainkan oleh perusahaan swasta PT Raputra Jaya, meski tetap dalam pengawasan lintasan resmi ASDP Indonesia Ferry. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh proses evakuasi dan memastikan layanan penyeberangan lainnya tidak terganggu.

Namun, muncul pertanyaan besar: Apakah pengawasan terhadap kapal-kapal swasta sudah dilakukan dengan ketat? Jika kapal dalam kondisi tidak laik laut atau kelebihan muatan, siapa yang harus bertanggung jawab?

Momen Introspeksi untuk Keselamatan Maritim Nasional

Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya harus menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan transportasi laut di Indonesia. Negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau, seharusnya menempatkan standar keselamatan laut sebagai prioritas utama.

Penyebab utama kecelakaan laut yang terus berulang di Indonesia bukan hanya karena cuaca buruk, tetapi juga karena kelalaian, pengawasan lemah, hingga tidak optimalnya pelatihan keselamatan bagi kru dan penumpang.

Reformasi menyeluruh terhadap sistem pelayaran nasional menjadi sangat mendesak. Mulai dari pengetatan inspeksi kelaikan kapal, pelatihan evakuasi bagi kru dan penumpang, hingga penerapan teknologi monitoring cuaca dan jalur pelayaran yang lebih canggih.

Harapan di Tengah Duka

Meski duka menyelimuti keluarga korban dan luka lama kembali terbuka, masyarakat berharap insiden ini tidak berujung pada siklus lupa dan lalai seperti yang sering terjadi sebelumnya. Ketegasan dan perbaikan sistemik dari pemerintah akan menentukan apakah tragedi serupa akan terulang atau tidak.

Jika tidak ada perubahan signifikan, maka sorotan media asing bukan hanya menjadi kritik, tetapi cermin pahit tentang realitas maritim Indonesia yang tertinggal dalam aspek paling mendasar: keselamatan.