Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'

KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'

komisi yudisial

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'

Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati hadir di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Kamis (26/9). Kedatangan Sudrajad Dimyati ke KY tersebut untuk menjalani pemeriksaan terkait rumor 'lobi toilet' yang diduga dilakukannya bersama anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Bahrudin Nasori saat voting pemilihan calon Hakim Agung di Komisi III.

KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'

Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati saat bersiap menjalani pemeriksaan terkait rumor 'lobi toilet' di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (26/9).

KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'

Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati berada di dalam lift Gedung Komisi Yudisial saat bersiap menjalani pemeriksaan terkait rumor 'lobi toilet',

KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'

Pertemuan Sudrajad dengan Bahrudin Nasori itu berlangsung di sela-sela kegiatan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung oleh Komisi III.

KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'

Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati saat akan keluar dari lift di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Kamis (26/9).

KY Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim, 80 Siap Ditindaklanjuti Sepanjang 2026
KY Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim, 80 Siap Ditindaklanjuti Sepanjang 2026

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum
Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Baca Selengkapnya
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial Ajak Partisipasi Publik Tingkatkan Pengawasan Peradilan Demi Integritas
Komisi Yudisial Ajak Partisipasi Publik Tingkatkan Pengawasan Peradilan Demi Integritas

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Baca Selengkapnya
Pakar Tekankan Netralitas KY dalam Seleksi Hakim Agung 2026 Demi Integritas Peradilan
Pakar Tekankan Netralitas KY dalam Seleksi Hakim Agung 2026 Demi Integritas Peradilan

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Baca Selengkapnya
KY Jamin Transparansi dan Integritas dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc
KY Jamin Transparansi dan Integritas dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

Baca Selengkapnya
KY Kaji Hasil Pemeriksaan Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Siap Rekomendasikan Sanksi
KY Kaji Hasil Pemeriksaan Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Siap Rekomendasikan Sanksi

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

Baca Selengkapnya
KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Kasus Korupsi
KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Kasus Korupsi

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial Libatkan Media dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc, Pastikan Integritas Tanpa Cela
Komisi Yudisial Libatkan Media dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc, Pastikan Integritas Tanpa Cela

Komisi Yudisial (KY) menggandeng media massa untuk melacak rekam jejak calon dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc HAM, memastikan integritas kandidat yang akan bertugas di Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya
KY Pantau Vonis ABK Batam, Pastikan Sidang Sesuai Kode Etik Hakim
KY Pantau Vonis ABK Batam, Pastikan Sidang Sesuai Kode Etik Hakim

Komisi Yudisial (KY) memantau sidang vonis Fandi Ramadhan, ABK penyelundup sabu di Batam, memastikan proses hukum berjalan sesuai kode etik. KY Pantau Vonis ABK Batam ini menarik perhatian publik.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
KPK Kirim Surat ke MA Sebelum Penahanan Hakim PN Depok, Jaga Marwah Peradilan
KPK Kirim Surat ke MA Sebelum Penahanan Hakim PN Depok, Jaga Marwah Peradilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

Baca Selengkapnya