La Ode Saiful Akbar resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Kosgoro 1957 di Musyawarah Besar (Mubes) V, berkomitmen mengembalikan organisasi pada akarnya sebagai wadah karya untuk bangsa.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meluncurkan buku berjudul "Kekuasaan Yang Menolong" yang membawa semangat politik untuk menolong rakyat dan mengabdi kepada masyarakat luas.

DPD I Partai Golkar Maluku mendesak kepolisian menyelidiki kasus penikaman menimpa Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Nus Kei.

Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora, tewas ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun. Polisi bergerak cepat menangkap dua terduga pelaku penikaman Ketua Golkar Maluku Tenggara.

Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan ekonomi Maluku Utara yang tinggi meski pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen, memicu pertanyaan tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bahlil meminta pengurus baru DPD Golkar Sulut yang nantinya terpilih, untuk menambah perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi pada Pemilu 2029.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya Musda Golkar Sulut untuk memperkuat soliditas partai dan menentukan kepemimpinan visioner ke depan, demi kemajuan organisasi.

DPP Partai Golkar menilai pemerintah berhasil menjaga Ketersediaan BBM Lebaran 2026, menunjukkan efektivitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola sektor energi nasional dan menjamin kebutuhan masyarakat.

PP AMPG mengimbau warga terdampak bencana di Aceh Tamiang untuk tidak lagi tinggal di tenda pengungsian demi hidup yang lebih layak, setelah menerima berbagai bantuan dan dukungan.

Ace menegaskan kondisi global berdampak ke dalam negeri. Karena itu, kepentingan nasional harus diutamakan.

DPP Partai Golkar menginstruksikan kader muda untuk aktif mendata bakal calon legislatif potensial guna meraih hasil maksimal di Pemilu 2029, sekaligus mengawal program pemerintah.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.