KPU
Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Ketua Bawaslu Muhammad Alhamid dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, berjabat tangan usai penandatanganan nota kesepahaman di Gedung KPU di Jakarta Pusat, Rabu (16/1). Penandatanganan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri disaksikan Jaksa Agung dan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2014 nanti.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik berjabat tangan disaksikan oleh Jaksa Agung Basrief Arief (kiri) dan Ketua Bawaslu Muhammad Alhamid usai penandatanganan nota kesepahaman di Gedung KPU di Jakarta Pusat, Rabu (16/1). Penandatanganan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri disaksikan Jaksa Agung dan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2014 nanti.
(dari ki-ka), Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad Alhamid, saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Gedung KPU di Jakarta Pusat, Rabu (16/1). Penandatanganan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri disaksikan Jaksa Agung dan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2014 nanti.
Jaksa Agung Basrief Arief dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Gedung KPU di Jakarta Pusat, Rabu (16/1). Penandatanganan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri disaksikan Jaksa Agung dan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2014 nanti.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Gedung KPU di Jakarta Pusat, Rabu (16/1). Penandatanganan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri disaksikan Jaksa Agung dan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2014 nanti.
Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.
Baca Selengkapnya
Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.
Baca Selengkapnya
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya dalam pengawasan non tahapan Bawaslu Gorontalo untuk Pemilu, dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kemenag setempat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, memastikan data yang akurat dan mutakhir.
Baca Selengkapnya
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi dan memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden. Pembaca penasaran, mengapa KIP mengeluarkan putusan ini?
Baca Selengkapnya
Mereka dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pengadaan sewa private jet.
Baca SelengkapnyaPelanggaran tersebut terkait penggunaan pesawat jet pribadi (private jet) saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi