Gubernur DKI Joko Widodo saat bertemu Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenakertrans Jakarta (02/11).
Jokowi ahok
Gubernur DKI Joko Widodo saat bertemu Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenakertrans Jakarta (02/11).
Gubernur DKI Joko Widodo bersalaman dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Kantor Kemenakertrans Jakarta (02/11).
(kanan-kiri) Jokowi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut saat berada di Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (2/11).
(kanan-kiri) Jokowi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut saat berada di Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (2/11).
(kanan-kiri) Jokowi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut saat berada di Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (2/11).
(kanan-kiri) Jokowi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut saat berada di Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (2/11).
(kanan-kiri) Jokowi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut saat berada di Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (2/11).
Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap tekanan ekonomi yang dapat memicu hambatan pada dunia usaha.
Baca SelengkapnyaIa menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.
Baca Selengkapnya
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.
Baca SelengkapnyaKSPI menyoroti ketimpangan upah nasional setelah buruh pabrik Karawang disebut menerima upah lebih tinggi dari pegawai bank di Jakarta.
Baca SelengkapnyaJika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Baca SelengkapnyaDia menyebut untuk formula upah minimum masih menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.
Baca SelengkapnyaEdy mengingatkan, PP 36/2021 sudah mengunci kewajiban gubernur untuk menetapkan UM provinsi paling lambat 21 November.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri.
Baca SelengkapnyaProses perumusan upah minimum 2026 telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, dia belum bisa menyebutkan target kapan hasil finalnya akan keluar.
Baca SelengkapnyaSecara formulasi penghitungan, pemerintah juga bakal meminta masukan dari akademisi agar UMP 2026 bisa ketok palu.
Baca Selengkapnya
Saat ini, gaji pokok untuk Ketua DPR tercatat sebesar Rp5.040.000, untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000, dan untuk anggota DPR sebesar Rp4.200.000.
Baca Selengkapnya