Mardani H Maming
Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani Maming akhirnya mendatangi KPK setelah sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Saat tiba di KPK, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menegaskan dirinya tidak melarikan diri.
Dia mengaku kaget ketika dirinya ditetapkan sebagai buron karena tidak kooperatif dan dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
"Hari Selasa, 26 Juli 2022, saya dinyatakan DPO. Padahal saya sudah mengirimkan surat dan konfirmasi ke penyidik akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022," tegas Mardani di KPK, Kamis (28/7).
Mardani Maming berada di ruang tunggu saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Mardani Maming berada di ruang tunggu saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Mardani Maming berada di ruang tunggu saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Mardani Maming berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.
Baca SelengkapnyaDari empat tersangka tersebut, salah satunya adalah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Baca SelengkapnyaKPK membantah isu yang menyebut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto terlibat kasus korupsi MBG dan menegaskan yayasannya bergerak di bidang sosial.
Baca SelengkapnyaAgenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dari PT Karabha Digdaya.
Baca SelengkapnyaBudi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.
Baca SelengkapnyaMelalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersinergi dalam penguatan regulasi, pengelolaan pengaduan, penanganan kasus, hingga sinergi data.
Baca SelengkapnyaSumarni mengemban jabatan itu setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim.
Baca SelengkapnyaKPK menggandeng Kortas Tipikor Polri melalui skema joint investigation untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menangani perkara strategis.
Baca Selengkapnya
KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?
Baca SelengkapnyaSalah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim, Edison, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi