Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

Kasus Century

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo (tengah) dan Ketua KPK Abraham Samad (kiri) saat tiba di ruang Konpers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (23/12). BPK dan KPK akan membeberkan kerugian negara akibat kasus Bank Century.

Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

Abraham Samad (kanan) didampingi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo saat membuka keterangan wartawan terkait kerugian kasus Bank Century di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/12).

Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

BPK menyerahkan hasil total perhitungan kerugian negara sebesar Rp 7,45 triliun dari kasus dugaan korupsi terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

Hadi Purnomo saat memberikan keterangan wartawan terkait kerugian kasus Bank Century di Gedung KPK di Jakarta, Senin (23/12).

Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

Dari ki-ka: Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, Pimpinan KPK Abraham Samad, dan Deputi Penindakan KPK Warih Sardono saat memberikan keterangan wartawan terkait kerugian kasus Bank Century di Gedung KPK di Jakarta, Senin (23/12).

Ketua KPK & BPK jelaskan kerugian kasus Bank Century Rp 7,45 T

Ketua BPK Hadi Purnomo (kiri) dan Pimpinan KPK Abraham Samad (kanan) usai memberikan keterangan wartawan terkait kerugian kasus Bank Century di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/12).

Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang
Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

Baca Selengkapnya
Hari Ini, Mantan Bupati Pati Sudewo Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi
Hari Ini, Mantan Bupati Pati Sudewo Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel
Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Baca Selengkapnya
KPK Tak Banding Vonis Noel Ebenezer Cs, Nilai Putusan Hakim Kasus Korupsi K3 Sesuai Dakwaan Jaksa
KPK Tak Banding Vonis Noel Ebenezer Cs, Nilai Putusan Hakim Kasus Korupsi K3 Sesuai Dakwaan Jaksa

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Sentil BGN dan Kementerian Imipas, Sempat Sampaikan Temuan Konflik Kepentingan Tapi Dicueki
Ombudsman Sentil BGN dan Kementerian Imipas, Sempat Sampaikan Temuan Konflik Kepentingan Tapi Dicueki

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jateng Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pertambangan MBLB
Pemprov Jateng Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pertambangan MBLB

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Baca Selengkapnya
KPK Bantah Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim yang Viral di Media Sosial
KPK Bantah Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim yang Viral di Media Sosial

KPK membantah foto tumpukan dolar yang viral berasal dari rumah Silmy Karim. Penyidik hanya menyita uang tunai, valas, kendaraan, dan perhiasan.

Baca Selengkapnya
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Baca Selengkapnya
Sudewo Jalani Masa Tahanan Titipan di Rutan Semarang, Belum Bisa Dijenguk
Sudewo Jalani Masa Tahanan Titipan di Rutan Semarang, Belum Bisa Dijenguk

Hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.

Baca Selengkapnya
OTT KPK di Muara Enim, Bupati Nonaktif Edison Jadi Tersangka Kasus Suap
OTT KPK di Muara Enim, Bupati Nonaktif Edison Jadi Tersangka Kasus Suap

Dari empat tersangka tersebut, salah satunya adalah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.

Baca Selengkapnya