Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

BPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat menghadiri pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10). Mahkamah Agung melantik Harry Azhar Azis sebagai Ketua BPK dan Sapto Amal Dhamandari sebagai Wakil Ketua BPK.

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Ketua BPK Harry Azhar Azis (tengah) dan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Dhamandari (kanan) mengambil sumpah jabatan saat dilantik di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10).

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat menghadiri pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10).

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Ketua BPK Harry Azhar Azis (kiri) dan Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Dhamandari (kanan) dilantik di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10). Pelantikan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Ketua BPK Harry Azhar Azis (kiri) dan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Dhamandari (kanan) mengambil sumpah jabatan saat dilantik di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10).

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Suasana saat pelantikan Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Dhamandari di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10).

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Dhamandari menandatangani surat pelantikan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/10).

Jokowi hadiri pelantikan ketua BPK di Mahkamah Agung

Presiden Jokowi hendak memberikan selamat kepada Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Dhamandari.

Terungkap Cara Licik Zarof Ricar Tampung Duit Hasil TPPU, Bikin Perusahaan Bayangan
Terungkap Cara Licik Zarof Ricar Tampung Duit Hasil TPPU, Bikin Perusahaan Bayangan

Tim Penyidik Pidsus menemukan shadow company yang didirikan bersama Agung Winarno. Perusahaan itu diduga jadi tempat penampungan hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Baca Selengkapnya
MA Tegaskan Pentingnya Sosialisasi KUHP KUHAP Baru ke Masyarakat
MA Tegaskan Pentingnya Sosialisasi KUHP KUHAP Baru ke Masyarakat

Pejabat Mahkamah Agung menekankan urgensi Sosialisasi KUHP KUHAP Baru kepada publik, mengingat perubahan paradigma hukum yang kini mengedepankan keadilan restoratif.

Baca Selengkapnya
Program Sigana Cekatan Pertamina: Perkuat Ekonomi Warga dan Kesiapsiagaan Bencana
Program Sigana Cekatan Pertamina: Perkuat Ekonomi Warga dan Kesiapsiagaan Bencana

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.

Baca Selengkapnya
BPKP Raih Penghargaan Tinggi atas Capaian Penyelesaian TLRHP Semester II 2025
BPKP Raih Penghargaan Tinggi atas Capaian Penyelesaian TLRHP Semester II 2025

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Amankan Aset Daerah, Pemprov Banten Bentuk UPT Pemanfaatan Aset Usai Menang Kasasi Ranca Gede
Amankan Aset Daerah, Pemprov Banten Bentuk UPT Pemanfaatan Aset Usai Menang Kasasi Ranca Gede

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Dody Hanggodo Serahkan Penentuan Dirjen Cipta Karya dan SDA kepada Presiden Prabowo
Menteri PUPR Dody Hanggodo Serahkan Penentuan Dirjen Cipta Karya dan SDA kepada Presiden Prabowo

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Baca Selengkapnya
Putusan MK Perkuat Kewenangan BPK Audit Kerugian Negara, Pengawasan Lebih Terkontrol
Putusan MK Perkuat Kewenangan BPK Audit Kerugian Negara, Pengawasan Lebih Terkontrol

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Baca Selengkapnya
Kejari Banda Aceh Tetapkan Dua Terpidana Buronan TPPU dalam DPO
Kejari Banda Aceh Tetapkan Dua Terpidana Buronan TPPU dalam DPO

Kejaksaan Negeri Banda Aceh resmi menetapkan dua terpidana kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai buronan TPPU setelah berulang kali mangkir dari panggilan eksekusi hukuman, memicu pencarian intensif.

Baca Selengkapnya
Liliek Prisbawono Adi Resmi Dilantik sebagai Hakim Konstitusi, Siap Kawal Integritas
Liliek Prisbawono Adi Resmi Dilantik sebagai Hakim Konstitusi, Siap Kawal Integritas

Liliek Prisbawono Adi resmi mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi pada Jumat (10/4), menggantikan Anwar Usman. Ia berjanji akan menjaga konstitusi dengan integritas tinggi demi keadilan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perkara Kasus Andrie Yunus Tetap di Peradilan Militer, Yusril Ungkap Alasan
Perkara Kasus Andrie Yunus Tetap di Peradilan Militer, Yusril Ungkap Alasan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bahas Usulan Wapres Gibran soal Hakim Ad Hoc Kasus Andrie Yunus dengan Mahkamah Agung
Pemerintah Bahas Usulan Wapres Gibran soal Hakim Ad Hoc Kasus Andrie Yunus dengan Mahkamah Agung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Baca Selengkapnya